.webp)
Transisi perubahan dari Bapertarum menjadi BP Tapera menimbulkan pro kontra bagi para pesertanya. Tak sedikit pula PNS yang mengeluhkan terkait lamanya proses pencairan dana Taperum setelah adanya perubahan dari Bapertarum ke BP Tapera.
Hingga kini, uang iuran pensiunan PNS belum juga bisa cair, padahal likuidasi Bapertarum-PNS sudah dilakukan sejak Maret 2018 lalu. Lalu, kapan iuran Taperum tersebut bisa segera cair?
Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Eko D. Heripoerwanto mengatakan saat ini dana iuran Taperum belum bisa dicairkan. Alasannya, pemerintah masih menunggu terbitnya sejumlah kebijakan masalah likuidasi tersebut.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"BP Tapera nanti harus melakukan pengembalian hasil likuidasi dan dana Taperum. Saat ini belum bisa dilakukan karena itu tadi PP-nya belum ada dan kemudian peraturan berikutnya belum ada," ujar Eko dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR RI soal Tapera dan dukungan pembangunan perbankan, Jakarta, Jumat (9/7/2020).
Adapun Peraturan Pemerintah dan Kebijakan pendukung yang dimaksud terdiri dari 1 amanat Peraturan Presiden, 10 amanat Peraturan Menteri, kemudian 13 amanat Peraturan BP Tapera. Dua di antara 10 Peraturan Menteri yang sedang dalam proses penyelesaian adalah Keputusan Menteri PUPR tentang Tim Likuidasi dan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pengalihan dan Pengembalian Dana Taperum PNS.
Penyelesaian masalah pengalihan dan pengembalian dana Taperum PNS ini menjadi tugas pertama bagi BP Tapera yang harus diselesaikan sebelum akhirnya beroperasi penuh di 2021 mendatang. Selain menyelesaikan masalah likuidasi dana Taperum ke Tapera, BP Tapera juga wajib menyelesaikan masalah dana FLPP hingga mendata ASN, TNI dan Polri yang akan dialihkan ke program Tapera.
"Ada 4 fase penyelenggaraan tapera, di mana saat ini kami konsentrasi di fase 1, 2 dan 3. Fase 4 nya kami harapkan bisa beroperasi di 2021. Sebelum operasi, harus selesaikan masalah likuidasi tadi, kemudian terkait dengan dana FLPP. Kemudian, BP Tapera melakukan pencatatan ASN, TNI, Polri, dan seterusnya, itu sebelum operasi penuh BP Tapera 2021," terangnya.
(eds/eds)
