.webp)
Menteri Agraria, Tata Ruang (ATR) dan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil menegaskan pemerintah sama sekali tak pernah menzalimi masyarakat dalam setiap upaya pembebasan tanah untuk proyek infrastruktur. Sebaliknya, banyak warga yang justru kerap meminta agar sebuah proyek infrastruktur yang akan dibangun melibatkan tanah mereka agar mendapatkan penggantian yang menguntungkan.
"Jadi yang kami bayar benar-benar ganti untung. Pemerintah sama sekali tidak menzalimi masyarakat," kata Sofyan kepada Tim Blak-blakan detik.com, Jumat (24/7/2020).
Penentuan nilai harga tanah, ia melanjutkan, biasanya melibatkan tim appraisal atau jasa penilai independen dengan merujuk nilai jual objek pajak. Tapi kalau ada orang-per orang menuntut ganti yang lebih tinggi dari yang ditetapkan bersama, pemerintah tentu tak bisa memenuhinya. Solusi terakhir pemerintah akan mempersilahkan orang bersangkutan untuk ke pengadilan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sofyan menegaskan, untuk kepentingan umum dalam hal ini berbagai proyek infrastruktur seperti jalan tol, jembatan, waduk, pelabuhan, dan lainnya kepentingan individu harus mengalah. "Itu prinsip," ujarnya.
Baca juga: Tanah Rampasan Mau 'Disulap' Jadi Taman |
Sejak awal pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggenjot pembangunan infrastruktur karena sudah lama tertinggal dibandingkan dengan di negara lain. Akibatnya, pembangunan ekonomi menjadi tidak efisien dan kalah bersaing dengan negara lain.
Sofyan mencontohkan, untuk biaya logistik di Indonesia ongkosnya bisa mencapai 24% dari GDP, sedangkan di Malaysia cuma 14%.
Pada bagian lain, Sofyan yang pernah menjadi Menko Perekonomian dan Kepala Bappenas juga memaparkan pentingnya program sertifikasi tanah masyarakat.
Di sisi lain, dia tengah memperjuangkan terbentuknya bank tanah milik negara. Sebab selama ini yang ada baru bank tanah milik swasta. Mereka menguasai banyak tanah di lokasi strategis dalam jumlah sangat luas. Sebaliknya negara kini kelimpungan saat hendak membangun berbagai proyek untuk membantu meningkatkan kesejahteraan rakyatnya.
Selengkapnya simak paparan Sofyan Djalil dalam Blak-blakan "Pemerintah Tak Zalimi Rakyat" di detikcom, Senin (27/7/2020).
Tonton video 'Blak-blakan Menteri Agraria Soal Sertifikasi hingga Bank Tanah Negara':
