3 Tahun Anies DKI-1: Catatan Merah Rumah DP Rp 0

Herdi Alif Al Hikam - detikFinance
Jumat, 16 Okt 2020 16:20 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meresmikan pembangunan rumah susun sederhana milik (rusunami) DP Rp 0 pertama di Pondok Kelapa, Jakarta Timur, Kamis (18/1/2018).
Foto: Agung Pambudhy
Jakarta -

Rumah DP Rp 0 jadi catatan merah dalam peringatan tiga tahun pemerintahan Gubernur Anies Baswedan di DKI Jakarta. Program rumah DP Rp 0 sendiri menjadi program unggulan Anies saat melakukan kampanye.

Catatan datang dari Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono. Dia menyebut Anies telah gagal memenuhi janji kampanyenya. Menurutnya, banyak Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang sangat jauh dari target. Mulai dari penyediaan rumah, hingga penanganan banjir.

"Kalau kita mencermati 3 tahun kepemimpinan Anies dan berpedoman pada RPJMD, masih sangat jauh dari target pencapaian RPJMD," kata Gembong kepada wartawan, Kamis (15/10/2020).

Gembong menilai, target itu tak bisa dicapai karena Pemprov cuma fokus pada penyediaan rumah DP Rp 0. Padahal, menurutnya program itu memiliki banyak masalah dalam implementasinya.

"Kenapa ini terjadi? Karena pemprov hanya fokus pada penyediaan rumah DP Rp 0, padahal banyak masalah dalam implementasi DP Rp 0," sebut Gembong.

Catatan juga datang dari Ketua Fraksi PKB-PPP DPRD DKI Jakarta, Hasbiallah Ilyas. Hasbi menyoroti janji rumah DP Rp 0 yang menjadi salah satu andalan Anies ketika kampanye.

Dia meminta Pemprov DKI melibatkan BUMD, seperti Jakpro dan Sarana Jaya, untuk membantu menangani proyek DP Rp 0. Menurutnya, langkah Dinas Perumahan selama ini kurang baik dalam mengurus proyek DP Rp 0.

"Rumah (DP) Rp 0 sampai hari ini belum maksimal, padahal sebelum pandemi ini kan seharusnya ada sesuatu yang bisa dilakukan tentang DP Rp 0. Kalau Pemprov DKI melibatkan BUMD yang ada, saya rasa cepat berhasil, karena kita tidak bisa menyerahkan program DP Rp 0 ini ke Dinas Perumahan misalnya," jelas Hasbi kepada wartawan.

"Dinas Perumahan tidak punya kemampuan tentang itu. Maka harus melibatkan pihak BUMD. DKI kan punya Jakpro, Sarana Jaya," ungkapnya.

Selanjutnya
Halaman
1 2