Ada Omnibus Law, Beli Rumah di Kota Bisa Lebih Murah?

Soraya Novika - detikFinance
Jumat, 16 Okt 2020 17:35 WIB
Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil bersama jajarannya mengikuti rapat kerja dengan komisi II di Gedung Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (17/1/2018). Rapat kerja ini membahas Pembicaraan Tingkat I RUU tentang Pertanahan (penyerahan daftar inventaris masalah/DIM). Usulan baru dalam pembahasan ini diantaranya, hak penggunaan ruang di atas atau di bawah tanah dan bank tanah, serta sinergi penataan ruang dan pertanahan.
Foto: Lamhot Aritonang
Jakarta -

Pada omnibus Law Undang-Undang (UU) Cipta Kerja sektor pertanahan, pemerintah membentuk badan baru yakni bank tanah. Pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengklaim bank tanah ini bakal menguntungkan masyarakat banyak.

Menurut Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil dengan adanya bank tanah masyarakat bisa membangun rumah di perkotaan dengan harga yang lebih murah. Sofyan pun menjelaskan bagaimana cara kerja bank tanah tersebut hingga bisa membuat harga rumah di perkotaan lebih murah di kemudian hari.

"Yang pertama adalah Bank Tanah itu idenya untuk menyediakan tanah milik negara untuk digunakan untuk kepentingan sosial, dengan apa namanya Perumahan Rakyat, perhutanan, dll," ujar Sofyan dalam konferensi pers secara virtual, Jumat (16/10/2020).

Pertama, bank tanah akan mengelola tanah-tanah yang selama ini terlantar atau tidak bertuan. Tanah terlantar tadi akan jadi milik negara. Sebagian dari tanah terlantar yang jadi hak milik negara tadi sebagiannya akan diperuntukkan bagi perumahan rakyat.

Nah, di situ lah peran pemerintah memberi subsidi agar harga tanah di perkotaan khusus perumahan rakyat tersebut dipatok dengan harga semurah mungkin bahkan kalau perlu, kata Sofyan dijual dengan harga Rp 0 sehingga masyarakat tinggal membeli rumah saja yang dibangun di atas tanah tersebut.

"Tanah perkotaan, tanah milik bank tanah kita bisa berikan nanti misalkan untuk harga tanahnya itu bisa antara, bahkan kalau perlu Rp 0, karena itu tanah negara yang dikelola bank tanah, ataupun kalau bayar, bayar murah sekali," ungkapnya.

Tanah terlantar yang diambil negara tadi akan dikelola oleh berbagai Kementerian/Lembaga untuk membangun kebutuhan perumahan tadi.

"Nah jadi kita menyediakan tanah. Siapa yang membiayai dan membangun, tentu ada yang bagi-bagi tugas, yang membangun kita tahu adalah Menteri PUPR atau nanti mekanismenya misalnya lewat Perumnas, bahkan di bank tanah dibikin juga lembaga khusus untuk membangun Perumahan Rakyat. Jadi yang membangun itu," tambahnya.

Lanjut ke halaman berikutnya

Selanjutnya
Halaman
1 2