Sofyan Djalil Ungkap Penyebab Lahirnya Omnibus Law

Soraya Novika - detikFinance
Jumat, 16 Okt 2020 21:30 WIB
Sofyan Djalil (Andhika Prasetia/detikcom)
Foto: Sofyan Djalil (Andhika Prasetia/detikcom)
Jakarta -

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan A Djalil mengungkapkan penyebab lahirnya Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Salah satu penyebabnya karena Indonesia sempat kecolongan, tidak mampu menarik 33 perusahaan yang relokasi dari China.

Ke-33 perusahaan itu akhirnya lebih memilih berinvestasi ke Vietnam, Malaysia, Kamboja, dan Thailand ketimbang Indonesia. Akar masalahnya karena masalah perizinan yang tumpang tindih. Setidaknya ada 79 regulasi yang dianggap tidak ramah bagi sektor investasi.

"Ada 33 perusahaan besar yang keluar dari China mencari tempat investasi baru, karena akibat perang dagang antara China dengan Amerika, dari 33 itu tidak ada yang masuk ke Indonesia. Kenapa? Padahal negeri kita ini adalah 270 juta rakyatnya, tenaga kerjanya begitu banyak, kenapa? Salah satu adalah karena regulasi yang paling rumit itu tadi," ujar Sofyan dalam konferensi pers yang digelar secara virtual, Jumat (16/10/2020).

Maka dari itu, sambung Sofyan, Presiden Joko Widodo langsung mengajak seluruh Menteri dan pihak terkait lainnya melakukan evaluasi soal regulasi penghambat investasi tersebut.

"Maka presiden memerintahkan semua menteri, coba dievaluasi, kita ingin mempercepat penciptaan lapangan kerja, bantu kita evaluasi yang menganggu lapangan kerja saja, menganggu penciptaan lapangan kerja, menganggu iklim investasi ada 79 UU," tambahnya.

Tanpa perumusan omnibus law, katanya, kerja pemerintahan Jokowi bakal jalan ditempat dan janji-janjinya kepada rakyat sulit terlaksana.

"Presiden misalnya kan dipilih oleh rakyat. Kenapa dipilih, karena ingin melaksanakan janji-janjinya. Tapi setelah terpilih nggak bisa melaksanakan apa-apa, karena begitu banyak aturan yang bertentangan satu sama lain," tuturnya.

"Presiden harus menaati peraturan, karena di undang-undang presiden diberi kewenangan membikin undang-undang, maka presiden membikin undang-undang untuk meleruskan, mensinkronkan peraturan-peraturan yang bertentangan, maka lahirlah omnibus Law," sambungnya.

(dna/dna)