Anies 3 Tahun DKI-I: Program Rumah DP Rp 0 Banjir Kritikan

Anies 3 Tahun DKI-I: Program Rumah DP Rp 0 Banjir Kritikan

Herdi Alif Al Hikam - detikFinance
Sabtu, 17 Okt 2020 07:00 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meluncurkan program rumah DP Rp 0 di Klapa Village, Pondok Kelapa, Jaktim. Anies memberi nama hunian itu Samawa.
Foto: Rengga Sancaya: Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan
Jakarta -

Program rumah DP Rp 0 menuai kritikan keras. Kritik tersebut sebagai respons terhadap pencapaian Anies Baswedan yang telah 3 tahun menjabat Gubernur DKI Jakarta.

Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono misalnya, menilai Pemerinth Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta cuma fokus pada penyediaan rumah DP Rp 0, padahal memiliki banyak masalah dalam implementasinya.

"Kenapa ini terjadi? Karena pemprov hanya fokus pada penyediaan rumah DP Rp 0, padahal banyak masalah dalam implementasi DP Rp 0," sebut Gembong kepada wartawan, Kamis (16/10/2020).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Kritik juga datang dari Ketua Fraksi PKB-PPP DPRD DKI Jakarta, Hasbiallah Ilyas. Hasbi menyoroti janji rumah DP Rp 0 yang menjadi salah satu andalan Anies ketika kampanye.

Dia meminta Pemprov DKI melibatkan BUMD, seperti Jakpro dan Sarana Jaya, untuk membantu menangani proyek DP Rp 0. Menurutnya, langkah Dinas Perumahan selama ini kurang baik dalam mengurus proyek DP Rp 0.

ADVERTISEMENT

"Rumah (DP) Rp 0 sampai hari ini belum maksimal, padahal sebelum pandemi ini kan seharusnya ada sesuatu yang bisa dilakukan tentang DP Rp 0. Kalau Pemprov DKI melibatkan BUMD yang ada, saya rasa cepat berhasil, karena kita tidak bisa menyerahkan program DP Rp 0 ini ke Dinas Perumahan misalnya," jelas Hasbi kepada wartawan.

"Dinas Perumahan tidak punya kemampuan tentang itu. Maka harus melibatkan pihak BUMD. DKI kan punya Jakpro, Sarana Jaya," sambungnya.

Tidak sampai di situ, pengamat perkotaan Yayat Supriyatna juga angkat suara. Dia menilai selama ini Pemprov DKI Jakarta terlalu memamerkan rumah DP Rp 0 sebagai rumah murah.

Padahal, sebetulnya program ini tak ada bedanya dengan penyediaan rumah MBR lainnya. Makanya setelah 3 tahun berjalan, program ini tak banyak menunjukkan kemajuan.

"Selama ini rumah DP Rp 0 disebut murah, padahal nggak cuma-cuma, padahal memang ini kayak rumah biasa aja, kayak KPR dan yang lain. Untuk kalangan menengah. Bukan untuk masyarakat kecil," kata Yayat kepada detikcom, Jumat (16/10/2020).

Dia mengatakan, syarat pembelian rumah DP Rp 0 masih susah dijangkau kebanyakan masyarakat yang ber-KTP Jakarta. Dia menilai lebih baik diperluas cakupannya.

"Sebetulnya kalau dilihat captive marketnya dilihat dari syaratnya penghasilan Rp 4 juta-Rp 8 juta dan wajib KTP DKI rasanya agak susah. Karena persyaratannya akan susah dipenuhi buat orang Jakarta. Harusnya ini dibuka koridornya lebih luas ke warga di luar DKI," kata Yayat.

Sementara itu, pengamat properti Ali Tranghanda, menilai permasalahan harga tanah jadi alasan utama lambatnya pembangunan Rumah DP Rp 0. Dia menilai, harga tanah di DKI Jakarta terlalu mahal untuk pengembang.

Dia mengatakan sistem perumahan yang diatur oleh pemerintah menurutnya juga kurang diminati pengembang swasta. Maka dari itu Pemprov DKI Jakarta harus lebih banyak bekerja sama dengan BUMN dan BUMD.

"Kalau saya lihat masalah tanah akan sulit, kalau permintaan kan banyak, DP berapapun bisa. Cuma tanahnya ini selain terbatas juga kan mahal di DKI pastinya," kata Ali kepada detikcom.

Pemprov DKI Jakarta pun buka suara menanggapi banjir kritikan tersebut. Langsung klik halaman selanjutnya.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Riza Patria menilai kritik soal program rumah DP Rp 0 jangan cuma ditujukan ke Pemprov saja. Dia menilai program ini juga ditangani banyak pihak mulai dari Dinas Perumahan hingga perusahaan swasta maupun BUMD.

"Terkait dengan DP Rp 0 juga begitu dan itu kan tidak hanya menjadi tanggung jawab Pemprov. Pemprov bersama dengan BUMD, Dinas Perumahan, Sarana Jaya, kemudian juga dengan pihak swasta," ujar Riza di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat.

Dia menekankan program ini bukan cuma milik Pemprov, tapi tanggung jawab semua pihak. Bahkan, Pemerintah Pusat juga disebut Riza.

"Jadi kerja sama semua, bahkan juga Pemerintah Pusat jadi itu kerja sama kita semua, Pemerintah Pusat, Provinsi, BUMD dan pihak swasta," kata Riza.

Dari catatan detikcom sendiri realisasi proyek rumah DP Rp 0 saat ini masih jauh dari target yang dijanjikan. Saat ini tercatat sudah terbangun 780 unit rumah skema DP Rp 0 berbentuk rumah vertikal 21 lantai di Pondok Kelapa Jakarta Timur.

Paling baru, data yang diterima detikcom tanggal 25 Agustus, PD Sarana Jaya mencatat sudah ada 365 penghuni rumah DP Rp 0 di Pondok Kelapa. Masih dari data PD Sarana Jaya, hingga bulan Juli sudah ada 15.441 pendaftar penerima manfaat rumah DP Rp 0.

Soal target, pada awal 2018 Anies Baswedan pernah mengatakan pihaknya menargetkan penyediaan 300 ribu rumah DP Rp 0 di Jakarta. Targetnya ini direncanakan akan selesai dan terpenuhi selama 5 tahun dirinya menjabat sebagai Gubernur.

"Kita menyasar sejak kampanye 250-300 ribu unit. Itu angka totalnya. Kita targetkan 5 tahun," kata Anies dalam sebuah sesi wawancara khusus bersama detikcom di Balai Kota, Jakarta, Senin (29/1/2018).

Saat itu, dia juga mengatakan pihaknya bukan hanya membangun rumah DP Rp 0 di Pondok Kelapa saja. Beberapa lokasi lainnya juga akan disiapkan.

"Tahun ini (2018), kita sedang me-review banyak tawaran, 8 sampai 10 penawaran tadi sudah ada. Nanti kita lihat, kalau satu wilayah ada 700-an (unit) yang bisa langsung jalan, begitu siap itu bisa sampai 5.000-6000 saat ini juga sambil dorong yang lain lebih besar lagi," kata Anies.

Rumah DP Rp 0 Pondok Kelapa sendiri menawarkan 3 tipe unit. Tipe studio, tipe 1 bed room (1 kamar tidur), dan tipe 2 bed room (2 kamar tidur). Mulai dari ukuran 21 dan 36 meter persegi.

Harga yang ditawarkan mulai dari Rp 184-341 juta. Cicilannya pun beragam per bulannya, di mulai dari Rp 1,1-3,5 juta, dicicil selama 10-20 tahun.


Hide Ads