BPN: Penguasaan Tanah oleh PTPN Tak Ada Hubungan dengan HGU

Hendra Kusuma - detikFinance
Sabtu, 26 Des 2020 11:25 WIB
Lahan pertanian di Blok Brandal, Dusun Bodas, Kandangserang, Kabupaten Pekalongan, juga terdampak tanah gerak. Lahan pertanian itu amblas dengan kedalaman sekitar 10-15 meter, panjang 1,5 km dengan lebar amblas hingga 250 meter. Kondisinya saat ini berubah menyerupai aliran sungai.
Foto: 20detik
Jakarta -

Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) menyatakan penguasaan tanah oleh PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VIII di Kabupaten Bogor, tidak ada hubungannya dengan Hak Guna Usaha (HGU).Juru bicara Kementerian ATR/BPN, M Taufiqulhadi mengatakan pengelolaan tanah yang diberikan pemerintah kepada PTPN VIII merupakan penugasan khusus kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"Penguasaan tanah oleh PTPN tidak (ada) hubungannya dengan HGU," kata Taufiq kepada detikcom, Sabtu (26/12/2020).

Taufiq menjelaskan pemberian izin HGU diberikan kepada pihak swasta, sedangkan PTPN VIII dalam hal ini merupakan perusahaan pelat merah atau BUMN.

"Sedang PTPN (BUMN) diberikan tanah oleh negara dalam rangka penugasan khusus," jelasnya.

Dengan penugasan khusus tersebut, Taufiq memastikan status tanah yang dikelola oleh PTPN pun sampai saat ini milik negara. Adapun penugasan khusus ini diharapkan bisa memberikan manfaat yang luas salah satunya untuk negara.

"Diserahkan kepada PTPN untuk melaksanakan tugas khusus. Apa tugas PTPN? Menggarap semua tanah itu seperti menanam teh, sawit dan lain-lain untuk menjadi pemasukan bagi negara," terang Taufiq.

"Semua tanah (aset) PTPN tercatat dalam perbendaharaan negara (menkeu). Dan dibawah pengawasan menteri BUMN. PTPN itu akan menguasai tanah itu sepanjang tugas itu masih diberikan kpd PTPN. Jika PTPN bubar, otomatis tanah itu dibawah penguasaan negara lagi.vDengan demikian, tdk ada pihak manapun yang boleh mengklaim tanah negara tersebut," sambung Taufiq.

Perlu diketahui, lahan negara yang diberikan kepada PTPN VIII dengan status penugasan khusus ini menjadi sengketa lantaran telah berdiri Pondok Pesantren (Ponpes) Markaz Syariah pimpinan Habib Rizieq Shihab (HRS) di Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Pihak PTPN VIII pun sudah mengeluarkan somasi meminta lahan tersebut dikembalikan. Dalam keterangan tertulis yang diterima detikcom, PTPN VIII menegaskan penguasaan atas lahan tersebut, tanpa menyinggung soal HGU.

"Dengan ini kami sampaikan bahwa PT Perkebunan Nusantara VIII telah membuat surat somasi kepada seluruh Okupan di Wilayah Perkebunan Gunung Mas, Puncak, Kabupaten Bogor dan Markaz Syariah milik pimpinan FPI memang benar ada di areal sah milik kami," ujar Sekretaris Perusahaan PTPN VIII, Naning DT, dalam keterangan tertulis dikutip Jumat (24/12/2020).

(hek/hns)