Bappenas Tawarkan Swasta Bangun Perumahan-Perkantoran di Ibu Kota Baru

Anisa Indraini - detikFinance
Selasa, 09 Feb 2021 18:35 WIB
Presiden Joko Widodo memutuskan ibu kota baru Indonesia di Kalimantan Timur (Kaltim. Berikut ini penampakan salah satu titik lahan untuk ibu kota baru di Kaltim
Foto: Eduardo Simorangkir
Jakarta -

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa memastikan rencana pemindahan ibu kota baru ke Kalimantan Timur tetap berlanjut. Dalam pembangunannya, pemerintah membuka peluang sebesar-sebesarnya untuk swasta berinvestasi.

"Mengenai ibu kota negara, kalau ibu kota negara bisa dijadikan pilihan dalam mendorong investasi kenapa tidak," kata Suharso dalam konferensi pers 'Perkembangan Ekonomi Indonesia: Optimisme dengan Kerja Cerdas, Lekas, dan Tuntas' di kantornya, Jakarta Pusat, Selasa (9/2/2021)

Suharso mengatakan swasta bisa masuk ke sektor perumahan dan perkantoran di ibu kota baru. Masuknya swasta akan menghemat anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

"Kita bisa memberikan kesempatan kepada swasta untuk ikut masuk, kita kasih pekerjaan yaitu masuk di sarana perumahan dan perkantoran. Dengan begitu pemerintah tidak perlu mengeluarkan anggaran besar yang langsung ratusan triliun," tuturnya.

Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Pengembangan Regional Bappenas, Rudy Soeprihadi mengatakan rencana pembangunan ibu kota baru berpeluang dibiayai menggunakan dana dari Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau Sovereign Wealth Fund (SWF).

"Tentunya nanti kita lihat mekanismenya dan kegiatan tepatnya seperti apa. Itu bisa didalami lebih lanjut," tuturnya.

Rencana pembangunan ibu kota baru saat ini disebut sudah banyak menarik minat investor dalam negeri maupun luar negeri. Rencana investasi ini akan dimulai setelah pandemi COVID-19 bisa dikendalikan.

"Banyak investor tertarik, di dalam negeri. Sebenarnya sebelum COVID pun yang di luar negeri pun sudah banyak tapi mereka melihat, ini akan dimulai setelah semua terkontrol," imbuhnya.

Sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), pembangunan keseluruhan di ibu kota baru diperkirakan sekitar Rp 500 triliun hingga 2024.

Sedangkan untuk kebutuhan pembangunan perumahan, diperkirakan menelan anggaran sekitar Rp 330 triliun hingga 2045. Hingga tahun 2024, diperkirakan menelan hingga Rp 80 triliun karena belum semua aparatur sipil negara (ASN) akan pindah ke ibu kota baru.

Dengan masuknya swasta ke pembangunan ibu kota baru diharapkan dapat menyerap antara 1,2 sampai 1,3 juta tenaga kerja.

"Dengan demikian perumahan dan perkantoran bisa dibangun oleh swasta. Industri akan berkembang, semen, paku besi, interior, kunci, anak kunci, semua akan bergerak dan ini akan menarik 1,2 sampai 1,3 juta pekerja," tuturnya.

Saksikan juga 'Sri Mulyani Sebut Anggaran Pendidikan Setara Bangun Ibu Kota Baru':

[Gambas:Video 20detik]



(zlf/zlf)