Kepala Bappenas Singgung Pindah Ibu Kota, Jadi Kapan?

Anisa Indraini - detikFinance
Rabu, 10 Feb 2021 07:00 WIB
Pemerintah berencana menghimpun anak-anak Indonesia ke dalam satu wadah. Wadah itu bernama Manajemen Talenta Nasional (MTN).
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa/Foto: Grandyos Zafna
Jakarta -

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyinggung rencana pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur. Dia memastikan rencana pembangunan akan dilanjutkan usai pandemi COVID-19 terkendali.

"Mengenai ibu kota negara, kalau ibu kota negara bisa dijadikan pilihan dalam mendorong investasi kenapa tidak. Tapi dengan syarat pandemi harus bisa kita kendalikan," kata Suharso dalam konferensi pers 'Perkembangan Ekonomi Indonesia: Optimisme dengan Kerja Cerdas, Lekas, dan Tuntas' di kantornya, Jakarta Pusat, Selasa (9/2/2021).

Suharso mengatakan dalam pembangunan infrastrukturnya pemerintah membuka peluang untuk swasta berinvestasi. Swasta bisa masuk ke sektor perumahan dan perkantoran di ibu kota baru agar hemat anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

"Kita bisa memberikan kesempatan kepada swasta untuk ikut masuk, kita kasih pekerjaan yaitu masuk di sarana perumahan dan perkantoran. Dengan begitu pemerintah tidak perlu mengeluarkan anggaran besar yang langsung ratusan triliun," tuturnya.

Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Pengembangan Regional Bappenas, Rudy Soeprihadi mengatakan rencana pembangunan ibu kota baru berpeluang dibiayai menggunakan dana dari Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau Sovereign Wealth Fund (SWF).

"Tentunya nanti kita lihat mekanismenya dan kegiatan tepatnya seperti apa. Itu bisa didalami lebih lanjut," tuturnya.

Rencana pembangunan ibu kota baru saat ini disebut sudah banyak menarik minat investor dalam negeri maupun luar negeri. Rencana investasi ini akan dimulai setelah pandemi COVID-19 bisa dikendalikan.

"Banyak investor tertarik, di dalam negeri. Sebenarnya sebelum COVID pun yang di luar negeri pun sudah banyak tapi mereka melihat, ini akan dimulai setelah semua terkontrol," imbuhnya.

Sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), pembangunan keseluruhan di ibu kota baru diperkirakan sekitar Rp 500 triliun hingga 2024.

Sedangkan untuk kebutuhan pembangunan perumahan, diperkirakan menelan anggaran sekitar Rp 330 triliun hingga 2045. Hingga tahun 2024, diperkirakan menelan hingga Rp 80 triliun karena belum semua aparatur sipil negara (ASN) akan pindah ke ibu kota baru.

Apa pentingnya ibu kota baru? Klik halaman selanjutnya.

Simak Video "Jokowi Sebut Ibu Kota Baru Tak Banjir dan Macet, Hadirin Tertawa":

[Gambas:Video 20detik]



Deputi Bidang Ekonomi Bappenas, Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan pindahnya ibu kota negara Indonesia ke Kalimantan Timur untuk menggeser pertumbuhan ekonomi ke luar pulau Jawa, yang saat ini didominasi pulau Jawa.

"Memang betul di 2020 share atau kontribusi dari pulau Jawa terhadap total perekonomian kita 58,74%. Memang perlu ada upaya khusus untuk kita bisa menggeser struktur perekonomian lebih ke pada Indonesia bagian timur," ucapnya.

Amalia menjelaskan pembangunan ibu kota baru di sektor perumahan dan perkantoran saja bisa menyumbang pertumbuhan ekonomi sebesar 2,1%. Selain itu juga dapat menyerap antara 1,2 sampai 1,3 juta tenaga kerja baru.

"Dari hasil simulasi Bappenas kalau hanya dengan membangun perumahan dan kantor saja itu ternyata bisa memberikan tambahan ekonomi sebesar 2,1% basis poin. Jadi misalnya pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Timur 4%, dengan ada pembangunan perumahan dan kantor saja itu bisa 6,1%," imbuhnya.

"Selain itu juga bisa menciptakan sumber ekonomi baru. Dengan begitu tidak hanya Kalimantan Timur yang merasakan efeknya, tapi provinsi-provinsi lain di pulau Kalimantan itu akan merasakan dampaknya," tambahnya.

(aid/ara)