Apa Kabar Rencana Pindah Ibu Kota ke Kaltim

Apa Kabar Rencana Pindah Ibu Kota ke Kaltim

Achmad Dwi Afriyadi - detikFinance
Rabu, 10 Feb 2021 10:42 WIB
Lokasi ibu kota negara yang baru di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dipastikan akan di kelilingi oleh hutan. Hijau dan asri, beginilah penampakannya.
Foto: Rosyid
Jakarta -

Rencana pindah ibu kota secara tegas disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada pidato kenegaraan sidang tahunan MPR, DPR dan DPD tahun 2019 lalu. Dalam pidatonya kala itu, Jokowi meminta izin kepada semua pihak untuk memindahkan ibu kota negara ke Pulau Kalimantan.

Namun, rencana pindah ibu kota itu kemudian samar. Pandemi COVID-19 yang sampai di Indonesia pada Maret 2020 lalu itu banyak mengubah rencana pemerintah. Pandemi membuat membuat pemerintah harus menggelontorkan dana triliunan rupiah untuk mengatasi masalah kesehatan dan sekaligus ekonomi.

Jokowi tidak menyinggung rencana pindah ibu kota ini pada pidato kenegaraan dalam sidang tahunan di 2020. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa tak lama setelah pidato Jokowi hanya menyebut mega proyek ini berstatus 'standby'.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Baru-baru ini, Suharso kembali menyinggung rencana pindah ibu kota ke Kalimantan Timur. Ia memastikan, pindah ibu kota akan dilanjutkan usai pandemi COVID-19 terkendali.

"Mengenai ibu kota negara, kalau ibu kota negara bisa dijadikan pilihan dalam mendorong investasi kenapa tidak. Tapi dengan syarat pandemi harus bisa kita kendalikan," kata Suharso dalam konferensi pers 'Perkembangan Ekonomi Indonesia: Optimisme dengan Kerja Cerdas, Lekas, dan Tuntas' di kantornya, Jakarta Pusat, Selasa kemarin (9/2/2021).

ADVERTISEMENT

Suharso bilang, pembangunan infrastruktur ibu kita baru terbuka juga untuk swasta. Menurutnya, swasta bisa masuk ke sektor perumahan dan perkantoran di ibu kota baru.

"Kita bisa memberikan kesempatan kepada swasta untuk ikut masuk, kita kasih pekerjaan yaitu masuk di sarana perumahan dan perkantoran. Dengan begitu pemerintah tidak perlu mengeluarkan anggaran besar yang langsung ratusan triliun," tuturnya.

Sementara, Deputi Bidang Pengembangan Regional Bappenas, Rudy Soeprihadi mengatakan rencana pembangunan ibu kota baru berpeluang dibiayai menggunakan dana yang dikelola Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau Sovereign Wealth Fund (SWF).

"Tentunya nanti kita lihat mekanismenya dan kegiatan tepatnya seperti apa. Itu bisa didalami lebih lanjut," tuturnya.

Menurutnya, rencana pindah ibu kota ini banyak menarik minat investor, baik dalam dan luar negeri.

"Banyak investor tertarik, di dalam negeri. Sebenarnya sebelum COVID pun yang di luar negeri pun sudah banyak tapi mereka melihat, ini akan dimulai setelah semua terkontrol," imbuhnya.

Lihat juga Video "Bikin Transportasi Otomatis di Ibu Kota Baru Tak Semahal MRT":

[Gambas:Video 20detik]



(acd/zlf)

Hide Ads