Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil membeberkan proses implementasi Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik yang baru diteken pada 12 Januari 2021. Sebelum mengganti sertifikat tanah masyarakat menjadi sertifikat tanah elektronik, pihaknya akan melakukan uji coba terlebih dahulu.
"Kita akan uji coba karena uji coba itu supaya ada dasar hukumnya baru dikeluarkan basis Peraturan Menteri. Jadi peraturan menteri ini adalah basis supaya kita bisa mendaftarkan di badan cyber security national di Kominfo," ujar dalam acara Power Lunch CNBC Indonesia, Rabu (17/2/2021).
Sepanjang tahun ini, pihaknya akan menguji coba sertifikat tanah elektronik di 7 kantor BPN di Jakarta dan Surabaya terlebih dahulu. Setelah itu, uji coba akan diperluas ke kantor BPN lainnya di daerah lain.
"Jadi di tahun ini kita akan uji coba di 7 kantor (BPN) yang pasti 5 di kantor Jakarta dan 2 di Surabaya. Kemudian 1 atau 2 kantor lain yang sudah kita anggap sudah siap," paparnya.
Setelah itu, pihaknya akan melakukan uji coba terbatas ke tanah pemerintah lainnya seperti tanah kelurahan, tanah rumah sakit pemerintah, dan lain sebagainya. Tak ketinggalan tanah-tanah gedung BUMN juga bisa dapat giliran.
"Kita uji coba dulu secara terbatas tanah pemerintah, tanah kelurahan, tanah rumah sakit pemerintah, sekolah dan lain-lain, tanah pemerintah yang jelas sekali kemudian tanah-tanah BUMN, gedung BUMN misalnya," sambungnya.
Setelah itu, bila dianggap sudah matang, pihaknya akan mulai program ini ke masyarakat. Targetnya, tahun depan program ini sudah mulai berjalan dengan mengganti sertifikat tanah masyarakat menjadi sertifikat tanah elektronik secara bertahap.
"Mungkin tahun depan kita baru mulai mengembangkan juga secara terbatas di daerah-daerah yang kita anggap cukup mudah, simpel tapi kalau masih pedesaan masih belakangan," ungkapnya.
(ara/ara)
