Ada UU Cipta Kerja, Serobot Lahan Sawah Bisa Dipidana

Soraya Novika - detikFinance
Rabu, 24 Feb 2021 20:45 WIB
Kampung tematik Ciharashas, Harjamulya, Kota Bogor atau yang biasa dikenal Agro Edukasi Wisata Organik (AEWO) Mulyaharja, menyajiikan pemandangan hamparan sawah dan pegunungan nan instagramable. Nggak percaya? Tengok aja nih.
Ilustrasi Lahan Sawah (Foto: Rachman_punyaFOTO)
Jakarta -

Pengendalian terkait alih fungsi lahan sawah semakin diperketat dengan kehadiran Undang-undang Cipta Kerja (UU Ciptaker). Menurut Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN Budi Situmorang, dengan adanya UU Ciptaker, kegiatan alih fungsi lahan sawah tidak bisa lagi asal-asalan. Ada syarat perizinan yang panjang yang harus dilalui bila hendak mengalihkan lahan sawah menjadi lahan bukan sawah.

Skalanya pun kini semakin dibatasi. Alih fungsi lahan yang diperbolehkan dalam UU Ciptaker hanya berlaku bagi kepentingan umum dan untuk program strategis nasional (PSN) saja. Itu pun masih harus melalui beberapa persyaratan ketat lainnya.

Bila, ada pihak yang tak memenuhi syarat tetapi tetap merambah lahan sawah menjadi bukan sawah bisa dijatuhi sanksi berupa denda hingga pidana.

"Dalam UU Ciptaker dilakukan sanksi administrasi salah satunya membongkar (bangunan yang dibangun di lahan sawah) dan paling berat pidana. Itu ultimatum paling akhir kalau tidak bisa lagi baru kita pidana atau ada korban manusia seperti bencana alam yang ada di Sumedang, ini ada 40 orang meninggal, itu akan kami lakukan forum pidana nanti, sanksi pidana," ujar Budi kepada detikcom, Rabu (24/2/2021).

Selain itu, dari sisi pengendalian pemanfaatan ruangnya pun menjadi lebih jelas. Menurut Budi, di dalam Peraturan Pemerintah (PP) turunan UU Ciptaker, dalam penyelenggaraan pemanfaatan tata ruang ada bab mengenai pengendalian pemanfaatan ruang. Di dalamnya sudah ditetapkan zonasi-zonasi pengendalian.

"Di situ kami akan petakan yang mana yang boleh, ketentuan kegiatan mana yang boleh, kegiatan yang boleh tapi terbatas atau dilarang atau bersyarat. Kalau sudah terjadi kami lakukan dengan pendekatan dia bersyarat. Jadi tidak boleh dia (asal alih fungsi lahan), oke sudah terjadi (sudah terbangun), kalau begitu ya either kami bongkar karena di dalam tata ruang dimungkinkan dia dibongkar," terangnya.

UU Ciptaker dan turunannya pun telah menetapkan kriteria lahan sawah yang sudah pasti tidak diperbolehkan untuk dialihfungsikan menjadi lahan bukan sawah. Adapun lahan sawah yang sudah pasti tidak diizinkan untuk dialihfungsikan salah satunya adalah lahan sawah premium. Lahan sawah premium adalah lahan sawah yang apabila dialihfungsikan bisa berdampak pada lahan-lahan sawah lainnya atau pada lingkungan sekitarnya.

"Jadi kalau ada permohonan mau alih fungsi kita akan cek itu sampai mengenai sawah premium tidak? Dia berdampak ke mengambil sawah yang beririgasi teknis bukan? Karena kita kan sudah membuat irigasi begitu lama," imbuhnya.

Lahan sawah lainnya yang haram untuk dicomot dalam UU Ciptaker adalah....

Buka halaman selanjutnya.

Selanjutnya
Halaman
1 2


Simak Video "Konvoi dari DPR, Massa Buruh-Mahasiswa Demo di Kemendikbud"
[Gambas:Video 20detik]