DP Boleh 0%, tapi 3 Biaya Ini Jangan Lupa Disiapkan Bila Ambil KPR

Herdi Alif Al Hikam - detikFinance
Minggu, 28 Feb 2021 16:55 WIB
KPR
Foto: Tim Infografis: Luthfy Syahban
Jakarta -

Pemerintah memberikan keringanan fasilitas uang muka (DP) sebesar 0% bagi konsumen kredit perumahan alias KPR. Kebijakan ini berlaku 1 Maret 2021 atau tepatnya besok. Hal ini terjadi setelah Bank Indonesia (BI) resmi menerapkan pelonggaran aturan loan to value (LTV) atau financing to value (FTV) untuk pembelian properti.

DP menjadi salah satu komponen penting untuk memulai kredit perumahan, dengan adanya keringanan DP diharapkan masyarakat makin mudah untuk membeli dan mendapatkan rumah.

Namun, bukan cuma DP yang harus diperhatikan, beberapa biaya lain juga penting untuk disiapkan bila mau kredit rumah. Apa saja?

1. Cicilan Bulan Pertama

Dari catatan detikcom, perencana keuangan Aidil Akbar mengatakan dalam kredit apapun, baik KPR ataupun kendaraan, baik lewat bank atau institusi keuangan lainnya selalu mensyaratkan pembayaran cicilan pertama dimuka.

Cicilan bulan pertama ini jumlahnya sebesar cicilan bulanan yang nantinya akan anda lakukan. Contohnya, bila seseorang membeli rumah secara kredit seharga Rp 400 juta, uang mukanya Rp 100 juta, maka Rp 300 jutanya adalah jumlah cicilan yang harus dibayar tiap bulan hingga lunas.

Dengan suku bunga sekitar 10% per tahun, maka cicilan bulanannya mungkin akan sekitar Rp 3,2 juta per bulan. Maka, selain biaya uang muka, dana cicilan pertama sebesar Rp 3,2 juta harus dipersiapkan.

Dengan DP 0% maka jumlah uang muka yang dibayar duluan akan dioper masuk ke dalam cicilan kredit bulanan dan membuat nominalnya makin besar. Dengan DP 0%, maka seluruh harga rumah sebesar Rp 400 juta harus dibayarkan secara cicilan.

2. Provisi

Dalam setiap penarikan kredit, biasanya akan dikenakan biaya provisi. Biaya provisi ini adalah sejumlah uang yang dipakai untuk membayar marketing fee, mudahnya biaya komisi ke pemasar atau penjual.

Besaran dari biaya provisi ini berbeda-beda tergantung dari jenis pinjaman maupun besaran pinjaman. Rumusnya adalah semakin besar pinjaman maka akan semakin kecil biaya provisi ini. Biasanya besaran biaya provisi ini antara 1%-3% dari besaran plafon kredit yang diajukan.

Yang harus diingat adalah biaya provisi ini sebetulnya bisa saja ditawar atau minta lebih rendah, terutama untuk pinjaman dengan nilai besar.

Sebagai contoh, seseorang memulai kredit KPR dengan rumah senilai Rp 50 miliar, dengan provisi yang hanya 1% saja anda tetap harus membayar Rp 500 juta sendiri. Maka dari itu, karena nominal ini dirasakan besar bisa saja dinegosiasikan nilai provisi ini menjadi lebih rendah.

3. Pengurusan Notaris (PPAJB/AJB)

Ketika melakukan transaksi jual beli dan pengikatan, KPR misalnya, maka nasabah akan berhubungan dengan seorang notaris yang tugasnya akan membuat akta tersebut. Notaris ini biasanya adalah notaris yang ditunjuk oleh pengembang akan tetapi biaya notaris tersebut akan dibebankan ke kreditur.

Besaran biaya notaris juga bervariasi. Tetapi karena notaris ini biasanya sudah dikenakan harga paket maka biaya notarisnya tidak akan menjadi terlalu mahal atau tidak dikenakan dari persentase nilai property tersebut.



Simak Video "Bos BCA Bicara DP KPR 0%: Tak Ada Batas Kuota, Tapi..."
[Gambas:Video 20detik]
(hal/dna)