Rumah DP Rp 0 Anies: Dulu untuk Orang Miskin, Kini 'Orang Kaya' Bisa Beli

Tim detikcom - detikFinance
Selasa, 16 Mar 2021 18:00 WIB
Pekerja melakukan pengecekan dalam unit yang sudah selesai dibangun di Klapa Village, Jakarta Timur, Senin (29/7/2019). Terdapat tiga tipe dalam bangunan berwarna krem coklat ini berisikan 780 unit yang terbagi dalam 21 lantai. Yakni tipe 36, tipe 21 dan tipe studio.
Rumah DP Rp 0/Foto: Agung Pambudhy
Jakarta -

Syarat pemilik rumah DP Rp 0 program pemerintah Provinsi DKI Jakarta diubah. Semula batas penghasilan tertinggi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) Rp 7 juta, dinaikkan menjadi Rp 14 juta.

Itu terungkap dalam RPJMD Pemprov DKI2017-2022. Pada file tersebut disebutkan kelompok masyarakat yang perlu mendapatkan prioritas penyediaan rumah layak huni secara umum dengan kategori berdasarkan besaran penghasilan.

Masyarakat berpenghasilan hingga Rp 14.800.000 per bulan diprioritaskan untuk penyediaan rumah susun sederhana milik (Rusunami) melalui skema pembayaran uang muka nol rupiah (DP nol rupiah).

Lalu ada juga masyarakat berpenghasilan di bawah Upah Minimum Provinsi (UMP) per bulan yang diprioritaskan untuk penyediaan hunian berupa rumah susun sederhana sewa (Rusunawa).

Sedangkan masyarakat berpenghasilan di atas Rp 14 juta per bulan, penyediaan huniannya diserahkan pada mekanisme pasar.

Plt Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman DKI, Sarjoko menerangkan perubahan batas penghasilan tertinggi bagi MBR penerima rumah DP Rp 0 sudah lama dilakukan. Hal itu juga sudah diatur dalam Kepgub 558 Tahun 2020.

"Betul bahwa Pergub Nomor 14 Tahun 2020 tidak secara spesifik mengatur Batasan Penghasilan Tertinggi MBR maupun Batasan Harga Jual Rumah Susun Bagi MBR. Adapun Batasan Penghasilan Tertinggi MBR di atur pada Kepgub Nomor 588 Tahun 2020. Sedangkan Batasan Harga Jual Rumah Susun Bagi MBR diatur pada Kepgub 606 Tahun 2020," jelas Sarjoko, kepada wartawan, Senin (15/3/2021) lalu.

"Kepgub No 588 Tahun 2020 Tentang Batasan Penghasilan Tertinggi Penerima Manfaat Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah Bagi MBR mengacu kepada Permen PUPR Nomor 10/PRT/M/2019 tentang Kreteria MBR. Pada Permen PUPR Nomor 10/PRT/M /2019 tersebut di atas, terdapat lampiran Rumusan Perhitungan Penghasilan berdasarkan kemampuan pembayaran cicilan KPR berikut dengan bunganya," sambung dia.

Dia menerangkan, berdasarkan rumusan itu maka ditentukan batas penghasilannya dengan kenaikan Rp 7 juta menjadi Rp 14 juta.

"Dari rumusan itu, maka ditentukan batas penghasilannya. Dengan kenaikan dari Rp 7 menjadi Rp 14 juta. Dengan menggunakan Rumusan tersebut dapat disimulasikan Batasan Penghasilan Tertinggi MBR dengan cara memasukkan nilai harga jual hunian tertinggi berdasarkan Kepgub 606 Tahun 2020 sehingga diperoleh nilai Rp 14,8 juta sebagai Batasan Penghasilan Tertinggi bagi MBR," jelas dia.

Sarjoko menuturkan untuk penghasilan batas bawah tidak diatur secara khusus. Sebab, hal itu tergantung evaluasi dari bank pelaksana.

"Kalau batas bawahnya tidak diatur secara khusus, tergantung hasil evaluasi perbankan oleh bank pelaksana terhadap calon penerima manfaat program DP nol," tambahnya.

Simak video 'Terkait Kasus Lahan Rumah DP Rp 0, KPK Akan Panggil Anies?':

[Gambas:Video 20detik]



(toy/ara)

Tag Terpopuler