Pemerintah Diminta Pikir-pikir Lagi soal Pembangunan Ibu Kota Baru

Sylke Febrina Laucereno - detikFinance
Selasa, 27 Apr 2021 15:04 WIB
Desain Istana Presiden di Ibu Kota Baru
Foto: Dok. Tangkapan Layar Youtube Setkab
Jakarta -

Perekonomian Indonesia ke depan diproyeksi masih akan menemui tantangan yang berat. Karena itu, pemerintah diminta untuk merumuskan desain asumsi kerangka ekonomi makro dan pokok kebijakan fiskal dengan tepat dan akurat.

Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah mengatakan pembangunan Ibukota Negara (IKN) belum dibutuhkan saat ini. Apalagi masih dalam kondisi pandemi dan perekonomian yang masih penuh tantangan.

"Saya juga menyoroti pembangunan Ibukota Negara (IKN). Hemat saya selesaikan lebih dulu payung hukumnya. Belum ada Omnibus Law tentang IKN. Padahal ini payung hukum yang dibutuhkan untuk IKN agar tidak menjadi masalah masalah hukum dan keuangan dikemudian hari," kata dia dalam keterangannya, Selasa (27/4/2021).

Said menjelaskan dengan risiko kredit yang tinggi, pemerintah harus memprioritaskan pembangunan infrastruktur yang mendorong kebangkitan ekonomi pada tahun 2022. Pemerintah harus mengupayakan exit strategi terhadap infrastruktur yang idle dan rendah visibilitasnya agar memiliki nilai tambah ekonomi agar tidak menjadi beban.

Beberapa contohnya seperti bandara Kertajati, Kereta bandara Soekarno-Tatta, termasuk proyek kereta cepat Jakarta-Bandung harus benar-benar dievaluasi dengan akurat, mumpung proyek ini belum paripurna.

Pemerintah juga diminta untuk mengetatkan kembali dengan program refocusing anggaran dengan lebih teliti menyisir pos-pos anggaran yang kurang bermanfaat.

"Seperti biaya pembuatan rekomendasi kebijakan tahun ini sebesar Rp 12,3 triliun, Informasi dan komunikasi publik hingga mencapai Rp 8,7 triliun. Alokasi yang sungguh tidak masuk akal," tuturnya.

Menurut dia dibutuhkan langkah taktis agar ekonomi bisa segera berputar. "Di sisi lain keuangan negara juga harus aman dan dapat meningkatkan confident level pasar. Saya mengharapkan kebijakan harus diarahkan agar perekonomian bisa kembali bangkit dan pulih," ujarnya.

Selanjutnya
Halaman
1 2