Mengintip Modus Mafia Tanah yang Seret Pejabat Pertanahan DKI

Herdi Alif Al Hikam - detikFinance
Minggu, 06 Jun 2021 16:00 WIB
Mafia Tanah
Foto: Mafia Tanah (Denny Pratama/detikcom)
Jakarta -

Kelakuan biadab mafia tanah kembali lagi terbongkar. Kali ini berujung pemecatan seorang pejabat pertanahan DKI Jakarta oleh Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil.

Pemecatan dilakukan karena pejabat tersebut terlibat kasus mafia tanah di Jakarta Timur. Sofyan juga memberikan sanksi kepada pejabat lain yang terkait dengan kasus tersebut.

Kasus ini terkait dengan penerbitan Surat Keputusan (SK) Kepala Kantor Wilayah BPN DKI Jakarta Nomor 13/Pbt/BPN.31/IX/2019 pada 30 September 2019 mengenai Pembatalan 38 SHGB a.n. PT Salve Veritate dengan total luas 77.582 m2 di Kelurahan Cakung Barat, Jakarta Timur.

Bagaimana modus yang dilakukan para mafia tanah ini? Simak ulasan berikut ini.

Para mafia tanah di Jakarta Timur ini menggunakan modus sengaja melakukan maladministrasi dalam peralihan sertifikat hak milik (SHM). Lalu pejabat juga tidak menyampaikan informasi masalah sengketa tersebut secara utuh kepada Menteri ATR.

Sofyan menjelaskan basis dasar hukum yang digunakan tidak sebenarnya dan dikeluarkan sertifikat yang tidak proper. Sebelumnya Menteri ATR sudah bertemu dengan Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi (MAKI) Boyamin Saiman di Kantor Kementerian ATR/BPN.

Dari hasil pertemuan disimpulkan Penerbitan 38 SHGB PT Salve Veritate secara pemeriksaan dokumen, tidak ditemukan hal-hal yang membuat tim pemeriksa yakin bahwa proses penerbitan sertipikat sebagaimana tersebut di atas tidak sesuai dengan prosedur.

Dalam penerbitan SK Pembatalan tidak membuat berita acara pemeriksaan lapang dan laporan penyelesaian sengketa sebagaimana prosedur dalam Peraturan Menteri ATR/BPN.

Kemudian ada kesengajaan yang dilakukan oleh Pejabat Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur secara sengaja melakukan mal administrasi atas proses penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 4931/Cakung Barat a.n Abdul Halim karena tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

(hal/dna)