.webp)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak menyinggung soal pemindahan ibu kota negara (IKN) dalam pidato Sidang Tahunan MPR bersama DPR dan DPD yang berlangsung hari ini, Senin (16/8/2021). Jokowi juga tak menyinggung rencana tersebut dalam Penyampaian Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN 2022 beserta Nota Keuangan.
Dengan demikian, Jokowi sudah dua kali tak menyinggung rencana pindah ibu kota dalam kesempatan yang sama. Sebab, pada pidatonya tahun lalu Jokowi juga tak menyinggung soal pindah ibu kota.
Jokowi sendiri mengutarakan niatan pindah ibu kota negara pada 2019. Dalam sidang bersama kala itu, ia meminta izin untuk memindahkan ibu kota ke Pulau Kalimantan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Dengan memohon ridho Allah SWT, dengan meminta izin dan dukungan dari Bapak Ibu Anggota Dewan yang terhormat, para sesepuh dan tokoh bangsa terutama dari seluruh rakyat Indonesia, dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan," kata Jokowi, 16 Agustus 2019.
Namun, rencana pindah ibu kota tersebut tak terdengar lagi dalam pidato Jokowi kali ini. Dalam pidatonya kali ini, Jokowi lebih banyak bicara kondisi Indonesia di tengah pandemi COVID-19. Serta, berbagai upaya yang dilakukan pemerintah untuk keluar dari jeratan pandemi tersebut.
"Krisis, resesi, dan pandemi itu seperti api. Kalau bisa, kita hindari, tetapi jika hal itu tetap terjadi, banyak hal yang bisa kita pelajari," kata Jokowi.
Meski demikian, pada April lalu pemerintah menyatakan pembangunan ibu kota negara baru di Kalimantan Timur tetap dilanjutkan meski keputusan itu menuai kritik. Lantaran, hal itu dilakukan saat ekonomi dalam kondisi sulit di tengah pandemi.
 Kecamatan Sepaku di Kabupaten Penajam Paser Utara disebut sebagai lokasi Ibu kota baru. Pemilihan lokasi ini diduga karena di Sepaku banyak lahan negara. Foto: M. Abdurrosyid |
Juru bicara Presiden Joko Widodo (Jokowi), Fadjroel Rachman mengaku sempat berbincang dengan Jokowi yang menargetkan bisa melakukan groundbreaking untuk pembangunan Istana Presiden di IKN baru tahun ini. Sehingga ditargetkan pada 2024 bisa dilakukan upacara peringatan hari kemerdekaan RI di Istana Negara yang baru.
"Hari Selasa yang lalu saya sempat berbicara dengan Presiden, kita bisa melakukan groundbreaking di tahun 2021. Kalau yang menurut rencana dari Menteri PPN dan Kepala Bappenas beliau bahkan sudah menyampaikan ke depan publik bahwa pada tanggal 17 Agustus 2024 nanti diupayakan upacara hari kemerdekaan itu ada di IKN yang baru tersebut," ucapnya di Kemensetneg, Jakarta, Rabu (22/4/2021).
Fadjroel juga mengatakan, pemerintah sudah siap menyerahkan RUU IKN kepada DPR. Pemerintah berharap RUU IKN tersebut bisa segera ditindaklanjuti oleh DPR.
Bersamaan dengan penyampaian RUU IKN, pemerintah juga menyiapkan aturan turunan lainnya seperti Perpres tentang Badan Otorita IKN.
"Dan saya sendiri hari Senin yang lalu kan sudah ke calon ibu kota negara yaitu di Penajam Paser Utara Kalimantan Timur bersama dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas. Kita sudah melihat titik nol ibu kota negara dan juga sudah melihat titik nol akan dibangunnya istana presiden nanti yang ada di sana," ucapnya.
Lihat Video: Jokowi Bertemu 7 Asosiasi Profesi Bahas Ibu Kota Baru, Ini Hasilnya
