Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan bicara soal kelanjutan rencana ibu kota negara (IKN) baru di Kalimantan Timur (Kaltim). Saat ini katanya masih dilakukan diskusi antar kementerian.
"IKN pada dasarnya prosesnya saat ini masih terus dilakukan diskusi antar kementerian yang lead untuk penyiapan mengenai peraturan perundang-undangannya adalah Bappenas," kata Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Rionald Silaban dalam bincang bareng DJKN secara virtual, Jumat (20/8/2021).
Seperti diketahui kelanjutan pembangunan ibu kota baru sampai saat ini masih menjadi pertanyaan. Rencana itu seakan semakin jauh karena tidak disinggung Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat pidato Sidang Tahunan MPR bersama DPR dan DPD, maupun Penyampaian Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN 2022 beserta Nota Keuangan pada Senin (16/8) lalu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Meski begitu, Rionald memastikan progres pemindahan ibu kota baru tetap berjalan. Saat ini ada beberapa hal yang masih terus dibicarakan utamanya soal pembiayaan dan penataan ibu kota baru di Kalimantan Timur.
"Saat ini masih terus difinalisasi dan diskusi antar kementerian sudah dilakukan. Beberapa hal yang dibicarakan tentu mengenai satu soal pembiayaannya, kemudian soal penataannya. Tapi progresnya berjalan dan lead-nya adalah Bappenas," tuturnya.
Pada April lalu pemerintah menyatakan pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur tetap dilanjutkan meski keputusan itu menuai kritik karena dilakukan saat ekonomi dalam kondisi sulit di tengah pandemi.
Juru bicara Presiden, Fadjroel Rachman mengaku sempat berbincang dengan Jokowi yang menargetkan bisa melakukan groundbreaking untuk pembangunan Istana Presiden di ibu kota baru tahun ini. Sehingga ditargetkan pada 2024 bisa dilakukan upacara peringatan hari kemerdekaan RI di Istana Negara yang baru.
"Hari Selasa yang lalu saya sempat berbicara dengan Presiden, kita bisa melakukan groundbreaking di tahun 2021. Kalau yang menurut rencana dari Menteri PPN dan Kepala Bappenas beliau bahkan sudah menyampaikan ke depan publik bahwa pada tanggal 17 Agustus 2024 nanti diupayakan upacara hari kemerdekaan itu ada di IKN yang baru tersebut," ucapnya di Kemensetneg, Jakarta, Rabu (22/4/2021).
Fadjroel juga mengatakan, pemerintah sudah siap menyerahkan RUU IKN kepada DPR dan berharap bisa segera ditindaklanjuti oleh DPR. Bersamaan dengan itu, pemerintah juga menyiapkan aturan turunan lainnya seperti Perpres tentang Badan Otorita IKN.
"Dan saya sendiri hari Senin yang lalu kan sudah ke calon ibu kota negara yaitu di Penajam Paser Utara Kalimantan Timur bersama dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas. Kita sudah melihat titik nol ibu kota negara dan juga sudah melihat titik nol akan dibangunnya istana presiden nanti yang ada di sana," ucapnya.