Kemenkeu Buka Peluang Ganti Rumah Dinas DPR dengan Tunjangan

Anisa Indraini - detikFinance
Jumat, 20 Agu 2021 15:22 WIB
Kantor Kementerian Keuangan
Foto: Ardan Adhi Chandra
Jakarta -

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) buka peluang untuk mengambil alih rumah dinas anggota DPR RI di Kalibata. Ada wacana hal itu akan digantikan dengan tunjangan.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu, Rionald Silaban mengatakan saat ini rencana tersebut sedang dibahas di Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI.

"Beberapa bulan yang lalu kami dipanggil oleh BURT. Bukan Kemenkeu mau ambil rumah DPR, tidak, tapi BURT sedang memikirkan ada nggak cara yang lebih baik daripada anggota DPR disediakan rumah dinas. Itu masih terus berproses diskusinya," katanya dalam bincang DJKN secara virtual, Jumat (20/8/2021).

"Pilihannya apakah disediakan rumah dinas atau diganti dengan tunjangan, itu masih berproses diskusinya," tambahnya.

Rionald menjelaskan pola tersebut dilakukan agar tidak ada yang menikmati keduanya antara rumah dinas dan tunjangan.

"Kalau seandainya terjadi perubahan pola, contoh kendaraan ini mau disediakan kendaraan atau tunjangannya. Kalau terkait rumah dinas, kalau memilih tunjangan, ya terhadap perumahan itu supaya nggak double akan dikembalikan oleh DPR kepada negara. Proses ini masih terus berlangsung," tuturnya.

Wacana ini pun sudah mendapat beberapa tanggapan dari para anggota DPR RI. Anggota DPR RI Achmad Baidowi atau Awiek, salah satu orang yang menempati rumah dinas menilai penggantian dengan uang sewa akan lebih baik. Dia tidak setuju jika rumah dinas anggota DPR RI diambil alih begitu saja.

"Itu kan hak anggota DPR. Kalau dirasa boros ya ganti aja mekanismenya dengan yang lebih tepat. Misalnya seperti yang diterapkan di DPD, dikasih uang sewa rumah tiap bulan. Itu lebih hemat hitungannya dibanding biaya maintenance RJA DPR tiap tahunnya," kata Awiek kepada wartawan, Selasa (10/8/2021).

"Memang ada sejumlah DPR yang tidak menempati rumah RJA. Tapi masih banyak yang menempati, seperti saya ini sudah 2 periode menempati RJA. Nah solusinya bagaimana? Ya itu bisa seperti yang diterapkan DPD. Bukankah rumah jabatan selain DPR banyak juga yang tak ditempati, apakah juga mau diambil?" kata dia.

(aid/eds)