Belum Ada Lahan Dibebaskan, Ibu Kota Baru Jadi Dibangun Kapan?

Belum Ada Lahan Dibebaskan, Ibu Kota Baru Jadi Dibangun Kapan?

Anisa Indraini - detikFinance
Sabtu, 31 Jul 2021 05:30 WIB
Kecamatan Sepaku di Kabupaten Penajam Paser Utara disebut sebagai lokasi Ibu kota baru. Pemilihan lokasi ini diduga karena di Sepaku banyak lahan negara.
Lahan di Ibu Kota Baru/Foto: M. Abdurrosyid
Jakarta -

Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) menyatakan belum menerima anggaran pembebasan lahan untuk pembangunan ibu kota negara (IKN) baru di Kalimantan Timur (Kaltim).

Direktur Pengadaan dan Pendanaan Lahan LMAN, Qoswara mengatakan sampai saat ini belum ada kementerian dan lembaga (K/L) yang mengusulkan untuk membebaskan lahan di ibu kota baru.

"Kalau ditanyakan dana IKN ada nggak? Kami belum mendapatkan usulan-usulan tersebut. Jadi sampai saat ini kita belum tahu apakah nanti akan ada dana untuk IKN atau tidak, karena memang belum ada K/L yang mengusulkan untuk itu," katanya dalam bincang bareng DJKN secara virtual, Jumat (30/7/2021).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Qoswara menjelaskan LMAN akan membebaskan lahan jika ada dana yang diusulkan dari K/L. Nah sampai saat ini belum ada yang mengusulkan dana itu untuk pembebasan lahan di ibu kota baru.

"Dana yang ada di LMAN itu dana yang diusulkan oleh kementerian/lembaga. Jadi dana yang ada di kita ini sudah teralokasi untuk sektor-sektor tertentu," jelasnya.

ADVERTISEMENT

"Jadi ada anggaran dari Kementerian PUPR yang punya jalan tol dengan sumber daya air, dan Kementerian Perhubungan yang punya kereta api dengan pelabuhan, serta ada dana yang dimiliki Kemenparekraf untuk kawasan wisata," sebutnya mencontohkan.

Terkait kapan mulai dibangun ibu kota baru, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa pernah mengatakan bahwa Istana Presiden akan mulai dibangun pada tahun ini.

"Kita optimis mudah-mudahan Istana Presiden bisa di-groundbreaking pada tahun ini," kata Suharso dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Rabu (17/3/2021).

Berlanjut ke halaman berikutnya.

Tonton Video: Jokowi Bertemu 7 Asosiasi Profesi Bahas Ibu Kota Baru, Ini Hasilnya

[Gambas:Video 20detik]




Hal itu dapat terlaksana jika rancangan masterplan dan detail plan yang sudah disiapkan saat ini berjalan sesuai yang direncanakan.

"Kalau semuanya berjalan dengan baik dan sesuai dengan rancangan yang di masterplan yang disusun dan detail plan yang sudah disiapkan," sebutnya.

Kemudian rumah dinas berbentuk tapak disebut akan mulai dibangun pada 2022. Rumah dinas itu diperuntukkan bagi para Menteri, Pejabat Eselon I, dan Pejabat Negara lainnya.

"Ibu kota negara tahun ini kita belum membangun, tahun depan perumahan," ungkap Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid dalam rapat tersebut, Rabu (9/6/2021).

Khalawi mengatakan anggaran pembangunan rumah dinas tersebut tidak berasal dari APBN, melainkan dari Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) serta swasta murni.

"Tapi khusus perumahan tidak pakai APBN. Perumahan nanti rumah dinas menggunakan KPBU dan swasta murni, ini arahan dari bapak Presiden," katanya.


Hide Ads