Sejarah Rusun Pasar Rumput: 'Apartemen Harga Kos' di Tengah Kota Jakarta

Hari ini Presiden Joko Widodo meresmikan Rumah Susun (Rusun) Pasar Rumput beserta kios pasar dan fasilitas penunjang lainnya. Rusun yang dibangun dengan anggaran Rp 970 miliar ini sudah direncanakan sejak 2013 lalu.

Dikutip dari pemberitaan detikcom, rusunawa Pasar Rumput awalnya disiapkan oleh Pemda DKI dan Kementerian Perumahan Rakyat untuk relokasi 34.000 Kepala Keluarga dari bantaran Ciliwung. Sejak diinisiasi pada 2011, pembangunan kemudian dimulai sejak 2013.

Meski dibangun di tengah kota, namun pemerintah saat itu berkomitmen agar biaya sewa rusun tersebut bisa dijangkau oleh masyarakat kalangan bawah.

"Ya tentu semua sudah kita perhitungkan. Harga sewa yang mudah terjangkau oleh warga setempat. Andaikata tinggi, ada lembaga lain yang bisa mensubsidi," kata Menko Kesra Agung Laksono, 2012 silam.

Bahkan harga sewa bagi warga bantaran Sungai Ciliwung yang nantinya akan menempati sebagian rusun itu akan dipatok tak lebih dari Rp 200.000/bulan, yang berukuran 30-36 dengan dua kamar tidur.

"Kalau sampai Rp 200.000 itu kita pakai patokan UMR (upah minimum regional), pekerja dengan upah minimum. Masyarakat di Ciliwung ini tidak bisa kita patok dengan UMR, lebih rendah dari itu kemungkinan besar, tapi saya belum bisa mastikan," kata Deputi bidang Perumahan Formal Kementerian Perumahan Rakyat Pangihutan Marpaung, 2013 silam.

Gubernur DKI Jakarta saat itu, Basuki Tjahaja Purnama melanjutkan pembangunan rusun ini dan menyatakan bahwa Pemprov DKI akan membangun rusun di tengah kota Jakarta.

"Kita mau bangun rusun di tengah kota. Pasar rumput itu kan di tengah kota," ujar Ahok dikutip dari pemberitaan detikcom periode 3 April 2013.

Saat itu Ahok mengharapkan jika Rusun Pasar Rumput ini hanya dimiliki oleh orang yang tidak mampu. Bukan orang kaya yang membeli rusun tersebut.

Dari data Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), disebutkan Rusun Pasar Rumput ini untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

Konstruksi dimulai pada 12 Februari 2016 dan target operasional pada 12 Juni 2018. Namun pada 2017 terjadi pergantian kepemimpinan di kursi Gubernur dan Wakil Gubernur.

Dikutip dari laman resmi pasarjaya.co.id, disebutkan PD Pasar Jaya saat pembangunan Rusun Pasar Rumput telah mengembalikan pengelolaan Pasar Rumput ke Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) DKI. Hal ini sejalan dengan rencana pembangunan.

Dari Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama dan Wakil Gubernur Djarot Saiful Hidayat menjadi Gubernur DKI Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Hal ini membuat proses pembangunan sepenuhnya di bawah kepemimpinan Anies dan Sandi.

Saat diresmikan Rusun Pasar Rumput ini memiliki keistimewaan karena mengusung konsep mixed use development yakni kawasan terintegrasi yang terdiri dari tempat tinggal, pusat perbelanjaan dan fasilitas penunjang lainnya.

Ada 1.984 unit hunian tipe 36 yang ada di lantai 4 - 25. Selain itu rusun juga dilengkapi dengan pasar 967 kios dan 350 di lantai 1-2 serta fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) yang lengkap.

Rusun ini terintegrasi dengan busway dan interkoneksi timur selatan menuju Dukuh Atas. Hal ini diharapkan bisa meringankan beban masyarakat, melalui penyediaan hunian yang nyaman dan terjangkau, serta membantu fasilitasi kegiatan produktif masyarakat.

Kemudian hunian ini juga diharapkan bisa menampung masyarakat dari sisi sungai Ciliwung yang terdampak program normalisasi sungai bagi penanganan banjir.