Jakarta -
Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti mengatakan pemerintah pusat telah mengimbau kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menyediakan air minum baku untuk masyarakat. Warga DKI Jakarta bakal dilarang untuk menggunakan air tanah.
Saat ini sudah ada pembahasan terkait hal tersebut. Nantinya ada beberapa sumber air yang bisa digunakan misalnya dari Jati Luhur, Serpong sampai Juanda.
"Hal ini karena Jakarta tidak punya sumber air baku. Makanya masyarakatnya masih pakai air tanah," kata dia dalam konferensi pers di Kantor Kementerian PUPR, Senin (4/10/2021).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia mengungkapkan ditargetkan tahun 2024 rencana tersebut bisa tercapai. Hal ini demi mengurangi penurunan muka tanah di Jakarta.
"Konsumsi air tanah itu harus dikurangi untuk menjaga penurunan muka tanah. Memang harus disediakan air minum melalui skema perpipaan," jelasnya.
Selain itu rain harvesting atau penampungan air hujan juga harus dilakukan. Bagi masyarakat bisa dilakukan dengan tidak menutup seluruh lahan tanah yang ada di rumah. Kemudian di gedung-gedung disediakan sarana untuk rain harvesting ini.
Sebelumnya Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyebutkan jika air laut di Jakarta meningkat dan permukaan tanah turun rata-rata 4 cm per tahun.
Lihat juga video 'Tingkat Konsumsi Paracetamol Pengaruhi Pencemaran Teluk Jakarta':
[Gambas:Video 20detik]
Lanjut ke halaman berikutnya.
Suharso menyebutkan skenario terburuk adalah penurunan muka tanah bisa lebih dari 7 cm per tahun. Dia menyebutkan ini adalah hal yang harus diperhitungkan untuk kondisi Indonesia ke depannya.
"Kalau lebih dari 7cm ini bisa luar biasa, kami ingin siapkan itu karenanya perencanaan 2022 penting dan itu juga harus diperhitungkan dalam ekonomi Indonesia ke depannya," jelas dia.
Perubahan iklim memang harus menjadi perhatian pemerintah dan banyak negar di dunia. Perubahan iklim ini memicu banyak benana alam seperti banjir sampai kebakaran. Menurut dia, ancaman ini akan dihadapi oleh banyak negara di dunia tak cuma di Indonesia saja.
HHD dan HKD
Hari Habitat Dunia dan Hari Kota Dunia ditetapkan menjadi kegiatan tahunan yang diselengagrakan oleh seluruh negara anggota PBB, termasuk Indonesia.
Tahun ini HHD jatuh pada Senin 4 Oktober 2021. Peringatan HHD-HKD tahun ini sebuah rangkaian kegiatan dengan tema "Accelerating urban action for carbon free world-Adapting Cities for Climate Resilience" untuk menyebarluaskan informasi tentang perlunya komitmen dalam mengurangi emisi karbon, serta ajakan untuk melakukan aksi-aksi nyata dalam menghadapi fenomena perubahan iklim dan bagaimana cara manusia beradaptasi terhadap perubahan iklim.
Kementerian PUPR juga melakukan upaya meningkatkan awareness seluruh pihak untuk dapat melakukan pengurangan emisi karbon dalam rangka mitigasi perubahan iklim dengan inisiasi Gerakan #AyoDietkarbon.
Kampenye ini mengajak seluruh masyarakat dalam rangka pengurangan emisi karbon yang dimulai dari diri sendiri melalui aksi aksi kecil yang dapat dilaksanakan diantaranya melali penerapan prinsip 3R. Misalnya menggunakan transportasi umum ataupun alat transportasi non karbon lainnya maupun pelaksanaan aksi aksi yang diinisiais oleh berbagai komunitas.
Dari gerakan ini diharapkan komitmen unutk mengimplementasikan aksi nyata dalam rangka perwujudan kota bebas karbon yang sencara jangka panjang dapat mengatasi isu perubahan iklim sehingga kita mampu mewariskan bumi yang lestari kepada generasi mendatang.
Pemerintah mendukung pengurangan emisi karbon dengan penerbitan peraturan terkait dengan pembangunan infrastruktur ramah lingkungan melalui Permen PUPR No. 9 tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Konstruksi Berkelanjutan dan Peraturan Menteri PUPR No 21 Tahun 2021 tentang Penilaian Kinerja Bangunan Gedung Hijau (BGH). Secara fisik, penerapan konsep BGH ini diwujudkan dalam pembangunan Gedung Kantor Kementerian PUPR, pasar tradisional, rumah susun hemat energi serta bersamaan dengan pemanfaatan energi terbarukan untuk pengoperasian bangunan gedung.
.webp)
