Pernyataan-pernyataan Menteri PUPR soal Warga DKI Dilarang Pakai Air Tanah!

Siti Fatimah - detikFinance
Selasa, 05 Okt 2021 19:00 WIB
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo (tengah) bersama (kiri ke kanan) Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, Mendagri Tito Karnavian, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Menteri Sosial Juliari Batubara bersiap memberikan keterangan pers seusai rapat kabinet terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (3/1/2020). Rapat tersebut membahas pencegahan dan penanganan dampak banjir di Jabodetabek dan Banten. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/aww.
Foto: Antara Foto/Wahyu Putro A
Jakarta -

Pemerintah terus mengimbau kepada masyarakat DKI Jakarta untuk mengurangi penggunaan air tanah sebagai kebutuhan sehari-hari. Hal itu berhubungan dengan potensi banjir di ibu kota karena penurunan permukaan tanah.

Nantinya, warga DKI Jakarta bakal dilarang menggunakan air tanah. Saat ini sudah ada pembahasan terkait hal tersebut. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono memaparkan duduk perkara mengenai larangan penggunaan air tanah. Berikut ringkasannya:

1. Penurunan Muka Tanah Semakin Parah
Kondisi penurunan tanah (land subsidence) di DKI Jakarta sudah semakin parah terutama di Jakarta Utara. Hal itu turut berpengaruh pada prediksi Jakarta Tenggelam.

Basuki mengatakan, isu tersebut sudah sering didiskusikan. Bahkan beberapa tokoh termasuk Presiden Joko Widodo, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sempat menyinggung hal ini.

"Datanya Jakarta Utara turun 10-12 mm. Itu yang paling parah kalau kita lihat di Pluit, selain karena tanahnya konsolidasi tapi juga banyak air tanah yang diambil," kata Basuki di kantor KemenPUPR, Senin (5/10/2021).

"Itu kenapa? Karena selain karena tanahnya konsolidasi juga karena banyaknya air tanah yang diambil. Kalau air tanah itu kan mengisi pori-pori pasir atau aqua waver. Jadi kalau air tanahnya disedot pori-porinya kosong. Kalau pori-porinya kosong kena beban jadi turun (permukaan tanah)," sambungnya.

2. Larangan Penggunaan Air Tanah Jadi Solusi
Karena kondisi permukaan tanah semakin mengkhawatirkan maka solusinya yakni dengan menghentikan pengambilan air tanah atau menguranginya. Basuki mengatakan, Bangkok dan Tokyo sudah lebih dulu melakukan itu dan jadi referensi PUPR.

"Sekarang gimana caranya? Caranya adalah dengan menghentikan pengambilan air tanah atau mengurangi, itu referensinya Bangkok, Tokyo itu kan mereka menghentikan air tanah bisa berhenti," ujarnya.

3. Pastikan Supply Air Tercukupi
Basuki menjelaskan, pihaknya telah melakukan beberapa upaya agar dapat menghentikan penggunaan air tanah dengan cara memastikan supply air tercukupi dengan membangun waduk sebagai alternatif kebutuhan air masyarakat.

"Makanya kita bikin waduk Karian di Banten untuk mensupply air minum di Tangerang dan di Jakarta bagian barat. Sekarang ada program Jati Luhur 1 dan Jati Luhur 2 kira-kira 10 meter kubik per detik untuk penyuplai air. Kalau itu sudah ada rencana dan bisa, sekarang lagi didiskusikan dengan DKI tentang tarifnya," tuturnya.

PUPR juga akan menjalin Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dalam hal ini dengan PDAM. "Ini masih diskusi, masuk dari off taker-off taker di sepanjang jalan Bekasi-Karawang," pungkasnya.

Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR, Diana Kusumastuti juga menambahkan, nantinya ada beberapa sumber air yang bisa digunakan seperti Jati Luhur, Serpong sampai Juanda.

(zlf/zlf)