.webp)
Sebanyak 2.350 orang yang terdiri dari sebagian PNS mulai akan hijrah lebih dulu ke Ibu Kota Negara (IKN) atau ibu kota baru. Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyatakan, pemindahan sebagian abdi negara itu akan dilakukan pada tahun depan. Anggaran yang dibutuhkan untuk pemindahan itu pun ditaksir mencapai Rp 5,5 miliar.
"Program prioritas BKN yang kedua adalah pemetaan, penilaian potensi dan kompetensi ASN khusus untuk ASN yang akan dipindahkan ke Ibu Kota Baru dengan target 2.350 orang dengan kebutuhan anggaran Rp 5,5 miliar," kata Plt Kepala BKN Bima Haria Wibisana dalam rapat kerja bersama dengan Komisi II DPR RI beberapa waktu lalu, dikutip Kamis (7/10/2021).
Selanjutnya pada 2023, rencananya dilakukan pemindahan anggota TNI/Polri. Namun hingga kini belum ada kepastian berapa personil yang akan dipindahkan lebih dulu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Deputi Bidang Pengembangan Nasional atau Bappenas Regional Bappenas, Rudy Soeprihadi Prawiradinata menyebut alasan TNI/Polri pindah lebih dulu karena kedua lembaga itu untuk memastikan keamanan di wilayah Kalimantan Timur.
"Itu kajian persiapan, kan pemindahannya baru 2023, yang duluan pindah adalah TNI, Polri untuk memastikan keamanan. Kan kita 2024 Agustus (upacara kenegaraan), kita udah mepet. Jadi kita harus prioritaskan lagi, yang penting pemerintahan itu bisa berjalan. Itu persiapannya," kata Rudi dalam bincang dengan media belum lama ini.
Sekedar informasi, rencana pemindahan IKN sudah masuk dalam Rancangan Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2022 dan masuk dalam program prioritas nasional. Untuk pembangunannya masuk dalam strategi percepatan pertumbuhan dan pengembangan wilayah Kalimantan. "Membangun Ibu Kota Negara (lKN) di Provinsi Kalimantan Timur beserta infrastruktur pendukungnya sebagai pusat pemerintahan baru dan pendorong diversifikasi ekonomi wilayah," tulis RKP ini.
Pemerintah juga akan mengembangkan kawasan perkotaan yang ada di Kalimantan. Ini agar bisa mendukung kawasan industri serta pariwisata yang ada di sekitarnya.
"Mengembangkan kawasan perkotaan termasuk Wilayah Metropolitan Banjarmasin dan Kota Baru Tanjung Selor sebagai pusat pelayanan wilayah dan pendukung kawasan industri dan pariwisata di sekitarnya, serta kota penyangga IKN baru yaitu Kota Balikpapan dan Kota Samarinda," jelas dokumen tersebut.
Secara terpisah, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, pembangunan awal akan dimulai dengan logistik seperti jalan, air, drainase dan lain-lain.
"Belum (alokasi anggaran hunian) jadi Undang-undangnya baru disampaikan ke DPR. Saya sekarang baru mau memulai jalan logistik. Belum kalau hunian," kata Basuki di kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Senin (5/10/2021).
Dia melanjutkan, di tahap awal pihaknya akan menyiapkan KIPP (Kawasan Inti Pusat Pemerintah) yang memiliki luas sekitar 5.800 sampai 6.800 hektare. "Itu baru basic infrastruktur jalan, air, drainase baru nanti permukimannya. Besok hari Jumat Menteri Bappenas ke sana," ujarnya.
Pembangunan IKN mendapatkan alokasi anggaran Rp 510,79 miliar. Namun, Basuki belum dapat menjabarkan anggaran itu akan digunakan dan dialokasikan untuk apa saja.
Lihat juga video 'Jokowi Berencana Serahkan Surpres RUU Ibu Kota Baru ke DPR':
