.webp)
Pemerintah secara konsisten akan tetap menjalankan rencana pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru. Hal ini nampak dalam dokumen Rancangan Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2022.
Mengutip CNBC Indonesia, Rabu (6/10/2021), disebutkan kalau pemerintah akan mengalokasikan anggaran sebesar Rp 510,79 miliar untuk pembangunan IKN baru.
Pembangunan IKN baru ini masuk dalam program prioritas nasional pemerintah di tahun 2022. Untuk pembangunannya masuk dalam strategi percepatan pertumbuhan dan pengembangan wilayah Kalimantan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Membangun Ibu Kota Negara (lKN) di Provinsi Kalimantan Timur beserta infrastruktur pendukungnya sebagai pusat pemerintahan baru dan pendorong diversifikasi ekonomi wilayah," tulis RKP ini.
Untuk mendukung pembangunan IKN baru ini, pemerintah juga mengembangkan kawasan perkotaan yang ada di Kalimantan. Ini agar bisa mendukung kawasan industri serta pariwisata yang ada di sekitarnya.
"Mengembangkan kawasan perkotaan termasuk Wilayah Metropolitan Banjarmasin dan Kota Baru Tanjung Selor sebagai pusat pelayanan wilayah dan pendukung kawasan industri dan pariwisata di sekitarnya, serta kota penyangga IKN baru yaitu Kota Balikpapan dan Kota Samarinda," jelas dokumen tersebut.
Selain pembangunan kota sekitar, rencananya Pegawai Negeri Sipil (PNS), TNI dan Polri akan pindah lebih dulu ke ibu kota negara baru.
Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyatakan pemindahan sebagian PNS dan TNI/Polri ke ibu kota baru ini akan segera dimulai pada tahun depan. Untuk ini maka dibutuhkan anggaran sebanyak Rp 5,5 miliar.
Plt Kepala BKN Bima Haria Wibisana mengatakan, anggaran tersebut dibutuhkan untuk memindahkan sebanyak 2.350 orang PNS pada tahun 2022.
"Program prioritas BKN yang kedua adalah pemetaan, penilaian potensi dan kompetensi ASN khusus untuk ASN yang akan dipindahkan ke Ibu Kota Baru dengan target 2.350 orang dengan kebutuhan anggaran Rp 5,5 miliar," ujarnya dalam rapat kerja bersama dengan Komisi II DPR RI beberapa waktu lalu.
Selanjutnya pada 2023, rencananya dilakukan pemindahan anggota TNI/Polri. Namun hingga kini belum ada kepastian berapa personil yang akan dipindahkan lebih dulu.
Deputi Bidang Pengembangan Nasional atau Bappenas Regional Bappenas, Rudy Soeprihadi Prawiradinata menyebut alasan TNI/Polri pindah lebih dulu karena kedua lembaga itu untuk memastikan keamanan di wilayah Kalimantan Timur.
"Itu kajian persiapan, kan pemindahannya baru 2023, yang duluan pindah adalah TNI, Polri untuk memastikan keamanan. Kan kita 2024 Agustus (upacara kenegaraan), kita udah mepet. Jadi kita harus prioritaskan lagi, yang penting pemerintahan itu bisa berjalan. Itu persiapannya," kata Rudi dalam bincang dengan media belum lama ini.
(ara/ara)
