.webp)
Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md mengatakan tahun depan pihaknya akan makin kencang menagih dan menyita aset obligor dan kreditur kasus utang Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).
"Pemerintah akan menagih dan menyiapkan berbagai langkah hukum untuk mengembalikan uang rakyat dan negara. Tahun 2022 ini langkah kita akan semakin kencang!" tegasnya kepada detikcom, Jumat (31/12/2021).
Mahfud menegaskan tidak akan terpengaruh lagi dengan perdebatan yang dilakukan berbagai pihak mengenai penanganan kasus BLBI ini. Menurutnya, itulah penyebab lebih dari 20 tahun penagihan BLBI lamban. Menghindari perdebatan juga dilakukan agar triliunan uang negara tidak hilang begitu saja.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kalau berdebat terus, waktu ditabrak oleh kedaluwarsa, uang triliunan bisa hilang. Silahkan yang mau meneruskan debat berdebatlah, Pemerintah akan menagih dan menyiapkan berbagai langkah hukum untuk mengembalikan uang rakyat dan negara," ucapnya.
Adapun total uang pembayaran pengemplang BLBI yang sudah diterima negara sebanyak Rp 314 miliar. Kemudian, untuk aset atau tanah sebanyak 1312 hektare atau sekitar 1.312.000 meter persegi (m2). Jika aset dihitung dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) totalnya sudah lebih dari Rp 15 triliun.
(zlf/zlf)
