Bangun Ibu Kota Baru Pakai Uang Rakyat, Program Penting Lain Jangan Dilupakan

Trio Hamdani - detikFinance
Selasa, 18 Jan 2022 17:26 WIB
Presiden Joko Widodo resmi memilih Provinsi Kalimantan Timur sebagai ibu kota negara Indonesia yang baru. Lalu bagaimana nasib Jakarta?
Foto: Pradita Utama
Jakarta -

Pemerintah diwanti-wanti agar pembangunan ibu kota negara (IKN) di Kalimantan Timur (Kaltim) tak membuat anggaran untuk program lain dikorbankan.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad menilai pembangunan IKN sangat mungkin memaksa pemerintah melakukan realokasi anggaran.

Dia berpendapat Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara (RUU IKN) yang disahkan untuk menjadi UU di Rapat Paripurna hari ini terkesan dipaksakan dan diburu-buru agar pemerintah bisa mencairkan anggaran IKN.

"Undang-undang ini dipercepat agar menjadi landasan pemerintah mengeluarkan anggaran untuk APBN revisi di tahun 2022. Menurut saya ini pertama tidak pas dengan situasi kita masih COVID, kemudian kemungkinan akan ada perubahan untuk refocusing terutama untuk ibu kota baru karena dengan ini disahkan otomatis menjadi dasar untuk pengeluaran APBN untuk ibu kota baru," katanya kepada detikcom, Selasa (18/1/2022).

Dia melihat bahwa skenario pendanaan IKN berubah karena terjadi peningkatan pada porsi pendanaan APBN. Alhasil anggaran untuk program-program di daerah lain bisa-bisa dikorbankan sehingga program prioritas nasional yang ada di wilayah lainnya terancam tertunda. Bila tidak, penambahan utang terancam akan kembali naik.

"Apalagi sekarang kondisinya adalah kita sudah nggak nambah defisit sampai 2023 sampai 3% (terhadap PDB), sudah tidak dimungkinkan nambah utang lagi lebih besar, ketika tidak nambah utang ya gimana caranya duitnya akhirnya realokasi anggaran pemerintah termasuk bagi daerah," tutur Tauhid.

Dia mengingatkan pemerintah agar jangan mengutak-atik pos anggaran untuk transfer ke daerah dan dana desa demi memuluskan pembangunan IKN.

"Saya kira karena itu kan untuk pemerataan dan keadilan bagi daerah-daerah lain di seluruh Indonesia," sebutnya.

"Yang kedua adalah alokasi anggaran untuk proyek strategis nasional itu juga jangan dikurangi. Saya kira karena itu kan sudah janji ke daerah bahwa itu proyek pemerintah pusat yang akan dibangun di daerah, itu jangan sampai dikurangi. Kalau anggaran untuk infrastruktur dikurangi ya otomatis terjadi nanti ketidakmerataan pembangunan," sambung Tauhid.