Sri Mulyani Mau Pakai Dana PEN Bangun Ibu Kota Baru

Anisa Indraini - detikFinance
Rabu, 19 Jan 2022 13:34 WIB
Menkeu Sri Mulyani dan Menteri BUMN Erick Thohir bicara soal keberadaan Harley Davidson dan Brompton di pesawat Garuda. Menteri BUMN ungkap pemilik Harley itu.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati/Foto: Agung Pambudhy
Jakarta -

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berencana menggunakan dana program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tahun 2022 untuk pembangunan ibu kota negara (IKN) baru di tahap awal. Dana yang akan digunakan berasal dari klaster Penguatan Pemulihan Ekonomi.

Sri Mulyani mengatakan anggaran program PEN 2022 mencapai Rp 455,62 triliun. Nah pemerintah akan menggunakan anggaran di klaster Penguatan Pemulihan Ekonomi yang mencapai Rp 178,3 triliun untuk membangun IKN di Kalimantan Timur bernama Nusantara.

"Oleh karena itu ada tiga klaster saja dalam (PEN) 2022 yaitu penanganan kesehatan Rp 122,5 triliun, kemudian perlindungan sosial Rp 154,8 triliun dan penguatan ekonomi Rp 178,3 triliun," kata Sri Mulyani dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI, Rabu (19/1/2022).

Sri Mulyani mengungkapkan tahap I pembangunan dan pemindahan IKN yang dimulai pada 2022-2024 memang bisa lebih banyak menggunakan dana APBN untuk menjadi pemicu awal. Apalagi, pemerintah perlu menyiapkan infrastruktur dasar.

"Makanya di (klaster) penguatan pemulihan ekonomi ini kita harus betul-betul pragmatis, mana yang bisa jalan. Umpamanya kalau PUPR waktu itu menyampaikan akan membuat jalannya, itu kalau memang bisa eksekusi di 2022 maka akan bisa kita anggarkan di Rp 178 triliun ini," tuturnya.

"Jadi di Rp 178 triliun ini kita akan lihat kesiapan K/L-nya, kemampuan untuk eksekusinya, dan dampak ekonominya yang paling optimal sehingga kita berikan prioritas untuk bisa gunakan Rp 178 triliun," tambahnya.

Meski begitu, Sri Mulyani menyadari bahwa masyarakat masih dalam situasi pandemi COVID-19 dan Indonesia masih dalam rangka pemulihan ekonomi. Kedua hal itu akan tetap menjadi perhatian utama.

"Untuk PC-PEN 2022 yang di masing-masing, terutama yang eksekusinya masih belum optimal, kita akan minta kepada K/L untuk mendesain secara awal yang mereka betul-betul bisa dijalankan. Fokusnya tetap sama, pulih tapi terutama masyarakat paling rentan harus diberi pemihakan," imbuhnya.

(aid/ara)