Masih Panjang! Pindah Ibu Kota ke Nusantara Diprediksi Bisa 30 Tahun

Aulia Damayanti - detikFinance
Senin, 24 Jan 2022 14:26 WIB
Kecamatan Sepaku di Kabupaten Penajam Paser Utara disebut sebagai lokasi Ibu kota baru. Pemilihan lokasi ini diduga karena di Sepaku banyak lahan negara.
Lokasi Ibu Kota Baru RI/Foto: M. Abdurrosyid
Jakarta -

Pemerintah menargetkan pemindahan tahap awal ibu kota negara (IKN) baru ke Nusantara, Kalimantan Timur pada 2024. Rencananya pada 2024 diselenggarakan upacara peringatan kemerdekaan di Istana Negara yang baru.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad mengatakan jika melihat Undang-Undang IKN yang telah disahkan, masih banyak pekerjaan rumah yang belum dipenuhi untuk memindahkan IKN 2024. Menurutnya IKN bisa mulai berpindah lebih dari 30 tahun lagi.

"Karena otoritas belum dibentuk maksimal dua bulan dibentuk, organisasi lembaganya, kantornya sekretariatnya, planner-nya butuh waktu merekrut banyak orang dan ahli perencana dan sebagainya. Kita melihat UU tersebut, nggak akan cepat untuk memindahkan IKN bisa 10 bahkan lebih panjang 30 tahun lebih," ucanya kepada detikcom, Senin (24/1/2022).

Selain itu, proyek ibu kota baru juga dianggap bukan solusi dalam pemulihan ekonomi negara yang masih dihadapkan dengan ancaman varian Omicron. Saat ini seharusnya pemerintah memikirkan ancaman Omicron di samping mengantisipasi dampaknya ke perekonomian.

"Dengan demikian, urgensi dari IKN ini tidak mendesak dan tidak bisa dilakukan pada 2024. Dengan ancaman inflasi dan Omicron bisa jadi kemungkinan anggaran negara juga bisa bertambah," ujarnya.

Selain itu, dari segi perekonomian, sumbangsih IKN baru terhadap pertumbuhan ekonomi hanya sebesar 0,02%. Apa lagi tingkat pertumbuhan penduduk diprediksi masih lebih besar di Pulau Jawa.

"Ekonomi kita ini 58% tumbuh karena konsumsi, konsumsi ini ekuivalen dengan jumlah penduduk, Sedangkan urbanisasi diprediksi akan makin besar di pulau Jawa. Konsepnya Kalimantan ini dibangun pemerintahan bukan pindah ekonomi," ucapnya.

Untuk saat ini, jika pemerintah ingin meningkatkan perekonomian Kalimantan Timur harus dibangun pusat-pusat perekonomiannya dan infrastruktur.

"Misalnya di sana industri migas, industri perkebunan, pertambangan, industrialisasi yang dibangun. Kemudian dibangun infrastrukturnya, pelabuhannya. Itu yang dibangun bukan Ibu Kota Negara baru," tutupnya.

(ara/ara)