Menteri PUPR Ungkap Alasan Pembangunan IKN Tak Masuk Anggaran 2022

Aulia Damayanti - detikFinance
Selasa, 25 Jan 2022 15:53 WIB
Basuki Hadimuljono merapat ke Istana (Andhika Prasetia/detikcom)
Foto: Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (Andhika Prasetia/detikcom)
Jakarta -

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menegaskan sampai saat ini tidak ada anggaran di kementeriannya untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru.

Basuki mengatakan, dalam surat Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/ Bappenas) alokasi anggaran yang diterima Kementerian PUPR di luar anggaran untuk IKN.

"Untuk IKN memang sampai saat ini tidak ada anggaran di PU untuk IKN. Di dalam surat Kementerian Keuangan dan Bappenas saat di alokasi anggaran itu ada bintangnya bahwa di alokasi 2022 ini di luar IKN dan bencana alam," katanya dalam Rapat kerja dengan Komisi V DPR RI, Selasa (25/1/2022).

Basuki menyampaikan pihaknya baru menyusun anggaran pembangunan Kawasan Inti Pemerintah Pusat (KIPP) di ibu kota baru. Nilai yang diusulkan kepada Kementerian Keuangan sebesar Rp 46 triliun.

"Jadi saat ini kami sedang menyusun sudah disampaikan ke Kementerian Keuangan dari 2022 sampai 2024 untuk KIPP yaitu untuk kantor Presiden, Wapres, DPR, MPR, jalan, air baku, air minum,listrik, sekitar Rp 46 koma sekian triliun ini sudah disampaikan kepada menteri keuangan," jelasnya.

Basuki belum mengetahui apakah dana itu akan menggunakan dan PEN atau lainnya. Ia hanya memastikan anggaran itu akan di luar Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian PUPUR.

"Insyaallah ini tidak dibebani, karena itu di luar DIPA. Kalau pun di-refocusing kami akan menjaga betul untuk kerakyatan ini. Karena tidak mungkin Rp 46 triliun dibebankan pada DIPA kita semuanya," tutupnya.

Simak Video 'Bantahan Airlangga soal Dana PEN untuk IKN: Anggaran dari PUPR':

[Gambas:Video 20detik]



(ara/ara)