Bangun Kantor Presiden-Gedung DPR di IKN Rp 46 T, Simak 3 Faktanya!

Aulia Damayanti - detikFinance
Selasa, 25 Jan 2022 18:00 WIB
Letak Ibu Kota Baru Indonesia Bernama Nusantara, Ini Detil Lokasinya
Foto: Istana Negara di Ibu Kota Baru (Dok. Instagram Nyoman Nuarta)
Jakarta -

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menegaskan sampai saat ini belum ada anggaran untuk proyek ibu kota negara (IKN) baru. Pihaknya hanya baru mengusulkan dana untuk pembangunan Kawasan Inti Pemerintah Pusat (KIPP).

Berikut tiga fakta pembangunan IKN:

1. Minta Anggaran ke Sri Mulyani

Basuki mengatakan, usulan mengenai dana pembangunan KIPP sudah disampaikan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Total dana yang diusulkan sebesar Rp 46 triliun.

Rencananya dana itu untuk pembangunan Kantor Presiden, Wakil Presiden, Gedung DPR/MPR, pembangunan jalan hingga infrastruktur kelistrikan.

"Saat ini kami menyusun, sudah disampaikan ke Kementerian Keuangan dari 2022 sampai 2024 untuk KIPP yaitu untuk kantor Presiden, Wapres, DPR, MPR, jalan, air baku, air minum, listrik, sekitar Rp 46 koma sekian triliun ini sudah disampaikan kepada Menteri Keuangan," jelasnya, dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI, Selasa (25/1/2022).

Basuki mengaku belum mengetahui dari mana sumber dana yang akan digunakan untuk IKN. Ia hanya memastikan anggaran itu di luar Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian PUPUR.

"Itu dari PEN dana tidak mengerti. Insyaallah ini tidak dibebani, karena itu di luar DIPA. Kalau pun di-refocusing kami akan menjaga betul untuk kerakyatan ini. Karena tidak mungkin Rp 46 triliun dibebankan pada DIPA kita semuanya," tutupnya.

Pembangunan IKN tak masuk anggaran Kementerian PUPR. Cek halaman berikutnya.