Jakarta -
Pemilihan nama Nusantara sebagai ibu kota negara (IKN) baru di Kalimantan Timur ditolak oleh beberapa orang. Salah satu penolakan datang dari Sejarahwan Universitas Gadjah Mada (UGM) Arif Akhyat.
Arif menilai, ibu kota negara sebaiknya tetap dinamai dengan merujuk pada nama asli daerah tersebut. Pasalnya, penggunaan nama yang baru dicemaskan dapat menghapus aspek historis sampai sosial budaya daerah yang bersangkutan. Arif menyarankan IKN tetap menggunakan nama asli wilayah.
"Nama ibu kota negara sebaiknya merujuk pada nama wilayah itu sebelumnya. Sebab, bila terjadi pemilihan nama baru untuk sebuah wilayah biasanya akan menghilangkan aspek historis dan konstruksi sosial budaya masyarakat yang sudah menempati sebelumnya," terang Arif sebagaimana dikutip dari laman UGM.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Penamaan wilayah pada umumnya berhubungan dengan suatu riwayat. Berdasarkan perspektif ilmu sejarah, nama kota atau ibu kota selalu berkaitan dengan kemegahannya di era lampau.
Pengajar Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Budaya UGM itu juga menyebutkan, kata Nusantara sebetulnya tidak memiliki perspektif positif maupun negatif. Pada dasarnya, kata tersebut mengacu pada wilayah di luar Pulau Jawa.
Menurut Arif, berdasarkan konsep Majapahit, cakupan wilayah Nusantara sebenarnya secara geografis lebih luas dari yang sekarang disebut dengan Indonesia. Nusantara tidak merujuk pada Jawa, tetapi justru luar Jawa.
Istilah Nusantara tidak cuma muncul di era Kerajaan Majapahit. Buka halaman selanjutnya untuk dapat penjelasan lebih lengkap.
Kata tersebut sudah digunakan sejak zaman Kerajaan Singasari untuk mendefinisikan wilayah pulau luar.
Sedangkan dari kacamata Majapahit, Nusantara meliputi Bali, Melayu, Tangjungpura, Sumatra, Sulawesi, Borneo, Madura, Maluku, Timor, dan Lombok. Kawasan Nusantara dahulunya juga mencakup Singapura, Champa, Malaysia, Kamboja, Annam, dan Siam.
Di sisi lain, Sejarawan Universitas Gadjah Mada (UGM) Sri Margana, mengungkap asal-usul kata Nusantara. Dia bilang Nusantara adalah konsep geopolitik yang mencakup secara keseluruhan wilayah yang terdiri unsur darat dan air di bawah entitas sebuah negara.
"Nusantara itu sebuah konsep geopolitik untuk mencakup secara keseluruhan wilayah yang terdiri unsur darat dan air (kepulauan dan lautan) di bawah suatu entitas negara. Nama diambil untuk ibu kota tentu yang bisa mencakup pengertian itu," kata Margana melalui pesan singkat kepada wartawan, Selasa (18/1/2022).
Menurut Margana, nama Nusantara lahir di masa Kerajaan Majapahit sekitar abad ke-14. Pusat pemerintahan atau ibu kota kerajaan Majapahit sendiri memang berada di Jawa, tepatnya di Mojokerto, Jawa Timur.
"Terus kalau dari Majapahit kenapa, ini kerajaan yang dulu wilayahnya meliputi wilayah Nusantara atau Indonesia sekarang. Kenapa nama Ibu Kota Jakarta itu tidak diprotes itu juga Jawa. Jangan terjebak pada nama, tapi makna," tegasnya.
Di sisi lain, Indonesia juga memiliki Wawasan Nusantara yang sudah disepakati secara nasional sebagai cara pandang bangsa terhadap wilayahnya. Dunia internasional juga sudah mengakui wawasan itu yang diterjemahkan dalam Deklarasi Djuanda 1957 dengan istilah Archipelagic State (negara kepulauan).
"Dijadikan dasar Deklarasi Djuanda untuk konsep archipelagic state. Makananya sebagai cara pandang bangsa 'Indonesia' (bukan Jawa) atas wilayahnya yang terdiri dari darat, laut dan udara sebagai satu kesatuan," jelasnya.
.webp)
