Usulan Konsep Jakarta Pasca Ibu Kota Negara Pindah ke Kalimantan Timur

Komite Kajian (KK) Jakarta memberikan usulan terhadap konsep Jakarta setelah status Ibu Kota Negara berpindah ke Kalimantan Timur. Direktur Eksekutif KK Jakarta, Syaifuddin mengatakan hasil diskusi dari berbagai pihak diusulkan konsep Jakarta menjadi 'Daerah Istimewa Jakarta Raya.'

"Mempertahankan keistimewaan Jakarta menjadi provinsi baru yang bernama Daerah Istimewa Jakarta Raya dan memperluas wilayah dengan menyatukan wilayah Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi," katanya dalam keterangan tertulis, dikutip Senin (21/2/2022).

Usulan itu merespon rencana Pemerintah Indonesia memindahkan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Nusantara berdasarkan Undang-Undang Ibu Kota Negara (UU IKN).

"Dan merespon permintaan Pemerintah kepada masyarakat untuk memberikan masukan terkait konsep Jakarta kedepan setelah tidak lagi menjadi Ibu Kota Negara," lanjut keterangan itu.

Usulan konsep tersebut berdasarkan hasil diskusi dan kajian yang melibatkan banyak pihak, seperti Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Tokoh Perempuan, Akademisi dan Aktivis di Jakarta.

KK Jakarta juga merinci berbagai alasan dan landasan kenapa konsep 'Daerah Istimewa Jakarta Raya' dipilih. Pertama berkaitan dengan dimensi Historis, Jakarta memiliki nilai sejarah yang tinggi sebagai Ibu Kota Negara sebelumnya.

Kedua dimensi Ekonomi, Jakarta memiliki infrastruktur maju sekaligus sebagai pusat perdagangan dan bisnis, pendidikan serta kesehatan.

Ketiga dimensi Geografis, Jakarta sebagai kota metropolitan perlu adanya perluasan wilayah dengan menggabungkan wilayah penyangga Jakarta, mengingat daerah penyangga lebih dekat jaraknya dengan pusat pemerintahan Jakarta dibandingkan dengan ibu kota provinsinya.

Keempat dimensi Budaya dan Emosional, yang mana penduduk daerah penyangga adalah mayoritas etnis Betawi. Kelima dimensi Regulasi dan Kebijakan, pemerintah Jakarta perlu mengambil kebijakan cepat dan tepat untuk mengatasi problem yang ada di Jakarta.

Keenam dimensi Pembangunan yang berkeadilan, mendorong pertumbuhan pembangunan ekonomi daerah penyangga lebih merata.