.webp)
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) menyata bahwa kawasan BukitSoeharto masuk ke dalam wilayah ibu kota negara (IKN) di Kalimantan Timur (Kaltim).
Padahal semula dinyatakan bahwa Bukit Soeharto yang merupakan hutan lindung tidak akan diganggu untuk keperluan ibu kota baru. Deputi Bidang Pengembangan Regional Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rudy Prawiradinata menjelaskan alasannya.
"Bukit Soeharto itu tadinya nggak masuk tuh, kita perkembangannya lama ya, mendesain ini, dari awal 150.000 hektar luas ibu kota negara kemudian dengan kita diskusi dengan ahli lingkungan, macam-macam, dengan KLHK, itu sebaiknya daerah-daerah yang ingin dilindungi dimasukkan saja, supaya lebih mudah menjaganya kalau di bawah ibu kota negara," katanya dalam diskusi virtual RRI, Rabu (23/2/2022).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia menekankan dimasukkannya Bukit Soeharto ke dalam wilayah ibu kota baru justru bertujuan untuk menjaga eksistensinya, bukan malah sebaliknya. Bahkan tambang dan kebun kelapa sawit di dalamnya akan dikembalikan fungsinya sebagai hutan.
"Bukit Soeharto dulu nggak masuk karena kita pikir itu hutan kan nanti ribut kan kalau hutan masuk. Justru dimasukkan supaya bisa dijaga karena tadi sudah disinggung juga di dalam Bukit Soeharto itu ada tambang juga, ada kelapa sawit, nah ini dikembalikan," paparnya.
Rudy menerangkan bahwa pemerintah ingin mengembalikan fungsi hutan di Pulau Kalimantan, termasuk Bukit Soeharto menjadi 75% dari yang sekarang baru 42%.
"Semua nanti akan dikembalikan. Jadi dari 42% yang sekarang itu akan dikembalikan 75% itu di 260.000 hektar," tambahnya.
(toy/zlf)
