Bangun IKN Nusantara Tahap I Pakai APBN, Duitnya Ada?

Eduardo Simorangkir - detikFinance
Kamis, 17 Mar 2022 13:29 WIB
Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja ke Kalimantan Timur. Jokowi didampingi istrinya, Iriana dan sejumlah menteri, Senin, (14/3/2022).
Foto: Muchlis/Biro Setpres
Jakarta -

Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke Kalimantan Timur secara keseluruhan diperkirakan akan menghabiskan biaya Rp 466 triliun. Pembangunan IKN Nusantara di tahap I akan menggunakan pembiayaan dari APBN.

Kepala Otorita IKN Bambang Susantono mengatakan pihaknya saat ini masih akan berdiskusi dengan Kementerian Keuangan terkait porsi pendanaan yang akan dibiayai oleh APBN. Meski demikian, dia belum bisa memastikan berapa kebutuhan biaya untuk menuntaskan pembangunan tahap I.

"Soal numbers, saya masih pelajari. Tapi yang ingin saya share untuk tahap pertama kita memang harus bangun dari pemerintah untuk market confidence. Tentu kita akan koordinasi dengan Kementerian Keuangan. Karena ada rencana peraturan pemerintah soal pendanaan," katanya dalam diskusi dengan Transmedia, Kamis (17/3/2022).

Termasuk soal target Presiden Joko Widodo (Jokowi) pemindahan kegiatan pemerintahan ke IKN mulai dilakukan 2024. Dengan tenggat waktu hanya sekitar dua tahun lagi, dia belum bisa memastikan apa saja yang akan diselesaikan. Namun yang pasti, pemerintah akan membangun menggunakan dana APBN terlebih dahulu demi membangun kepercayaan pasar untuk ikut berinvestasi di IKN Nusantara.

"Tentu ada yang akan kita showcase kan untuk membangkitkan kepercayaan pasar. Bangunan pemerintah dan fasilitas lain. Paralel dengan itu akan ada pembicaraan dengan investor, beberapa fasilitas pendidikan, zona mix used untuk TOD. itu akan didiskusikan cari peluangnya dengan investor. Kita akan roadshow," katanya.

Wakil Kepala Otorita IKN Dhony Rahajoe menambahkan saat ini selain membangun organisasi, pihaknya juga sibuk berhitung terkait kebutuhan pendanaan. Pasalnya dengan target pindah pada 2024, tantangan terbesar saat ini adalah waktu.

"Tantangan terbesar adalah waktu. Tahap I kan di 2024 ada sejumlah Kementerian yang akan pindah. Bagaimana kita bisa memenuhi kriteria itu. Termasuk infrastruktur dan bangunan-bangunannya," katanya.

"Kita akan mulai dari berhitung berapa populasi, apa saja kebutuhan untuk tinggal di sana, bagaimana me-review masterplan-nya. Kita mau tunjukkan ini adalah karya bangsa Indonesia, bahwa kita hebat dan besar," lanjutnya.

(eds/ara)