Bos Otorita Nusantara Berhak Pungut Pajak Rokok hingga Spa

ADVERTISEMENT

Bos Otorita Nusantara Berhak Pungut Pajak Rokok hingga Spa

Trio Hamdani - detikFinance
Rabu, 23 Mar 2022 13:54 WIB
Kepala Otorita IKN (kanan) bersama Wakil Kepala Otorita IKN (kiri)-(dok YouTube Sekretariat Presiden)
Foto: Kepala Otorita IKN (kanan) bersama Wakil Kepala Otorita IKN (kiri)-(dok YouTube Sekretariat Presiden)
Jakarta -

Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) dapat melakukan pemungutan Pajak Khusus IKN. Pungutan pajak khusus tersebut dilakukan dalam rangka pendanaan untuk penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.

Hal itu sebagaimana dikutip dari draf Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pendanaan dan Pengelolaan Anggaran dalam Rangka Persiapan, Pembangunan, dan Pemindahan Ibu Kota Negara serta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.

"Dalam rangka pendanaan untuk penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara, Otorita Ibu Kota Nusantara dapat melakukan pemungutan Pajak Khusus IKN dan/atau Pungutan Khusus IKN di Ibu Kota Nusantara," demikian bunyi Pasal 42 ayat 1 dikutip detikcom, Rabu (23/3/2022).

Dijelaskan pada ayat 3, pajak daerah dan retribusi daerah diatur dalam peraturan perundang-undangan berlaku secara mutatis mutandis sebagai Pajak Khusus IKN dan Pungutan Khusus IKN di Ibu Kota Nusantara.

"Dasar pelaksanaan pemungutan Pajak Khusus IKN dan/atau Pungutan Khusus IKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan yang ditetapkan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara setelah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia," bunyi ayat 4.

Jenis Pajak Khusus IKN yang dapat dipungut oleh Otorita Ibu Kota Nusantara, dikutip dari Pasal 43 terdiri atas:
a. Pajak Kendaraan Bermotor
b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
c. Pajak Alat Berat
d. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
e. Pajak Air Permukaan
f. Pajak Rokok
g. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
h. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

i. Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas:
1. Makanan dan/atau Minuman
2. Tenaga Listrik
3. Jasa Perhotelan
4. Jasa Parkir
5. Jasa Kesenian dan Hiburan.

j. Pajak Reklame
k. Pajak Air Tanah
l. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
m. Pajak Sarang Burung Walet

Pajak Kendaraan Bermotor dikenakan kepada wajib pajak, yaitu orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor dengan tarif:
1. untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor pertama, ditetapkan paling tinggi 2%.
2. untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor kedua dan seterusnya, dapat ditetapkan secara progresif paling tinggi sebesar 10%.
3. untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor yang digunakan untuk angkutan umum, angkutan karyawan, angkutan sekolah, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah, dan Otorita Ibu Kota Nusantara, ditetapkan paling tinggi 0,5%.

Lanjut di halaman berikutnya.



Simak Video "Jokowi di Depan Masyarakat Suku Dayak: Apakah Betul Mendukung IKN?"
[Gambas:Video 20detik]

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT