Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Menteri ATR/Kepala BPN), Sofyan A. Djalil melaporkan realisasi anggaran 2021 kepada Komisi II DPR RI. Dalam laporannya realisasi anggaran 2021 sebesar Rp 7,7 triliun atau sebesar 90,76%.
Adapun rincian anggaran yang dialokasikan kepada Kementerian ATR/BPN pada 2021 sebesar Rp 8,517 triliun. Dari anggaran itu, terealisasi sebesar Rp 7,7 triliun atau 90,76%.
"Secara umum ini pencapaian yang cukup baik," katanya dalam rapat dengan Komisi II DPR RI, Rabu (6/4/2022).
Dalam paparannya, realisasi anggaran ini untuk membiayai belanja pegawai sebesar Rp 1,917 triliun dengan sisa anggaran, belanja barang 5,19 triliun, belanja modal Rp 593,7 miliar.
Kemudian, Kementerian ATR/BPN juga berkontribusi dalam program pemulihan ekonomi nasional (PEN). Ada 4 kelompok yang menjadi kontribusi dari Kementerian ATR/BPN, pertama ketahanan pangan yang dialokasi Rp 1,855 miliar dan realisasi Rp 1,592 miliar.
Kedua, bidang informasi dan komunikasi atau Information and communication technologies atau ICT. Bidang ini di alokasikan dana Rp 188,131 miliar dan terealisasi Rp 171 miliar.
Ketiga, untuk pengemangan pariwisata yang dialokasi Rp 11,5 miliar dan terealisasi Rp 10,8 miliar. Keempat untuk dukungan lainnya dialokasi sebesar Rp 121,3 miliar dan terealisasi Rp 112,862 miliar.
Sofyan juga menerangkan pihaknya berkontribusi pada 2021 untuk mendukung program prioritas nasional.
"Di sini ada tata dasar pertanahan, peta tematik, peta bidang dengan program sertifikat tanah gratis (PTSL) dan non-PTSL, sertifikat hak atas tanah, dirupsi tanah PTSL dan non-PTSL, akses reform, data informasi B4T, termasuk kemudian persetujuan per sub Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) untuk Sistem Online Single Submission (OSS)," pungkasnya.
Sementara untuk 2022 ini, pagu alokasi anggaran Kementerian ATR/BPN sebesar Rp 8,003 triliun. Ini lebih rendah dari anggaran tahun lalu. Sofyan mengatakan penurunan ini karena pengetatan anggaran dari pemerintah sehingga tidak ada peningkatan anggaran.
"Pagu alokasi 2022 mencapai Rp 8,003 triliun lebih rendah sedikit dari pagu sebelumnya. Karena ketatnya anggaran pemerintah sehingga alokasi ke ATR/BPN tidak terjadi peningkatan. Reliasai sampai semester I mencapai 12% dari anggaran dipa 2022," tutupnya.
(dna/dna)