Jokowi Bakal Menjadi Ketua Dewan Pengarah Otorita IKN

Trio Hamdani - detikFinance
Sabtu, 09 Apr 2022 18:15 WIB
Presiden Joko Widodo (kanan) mengenaan sarung berwarna hijau dan jaket merah bertuliskan G20 saat bermalam di titik nol Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Senin (14/3/2022). Presiden bersama sejumlah menteri dan lima gubernur di Pulau Kalimantan bermalam di lokasi titik nol IKN Nusantara.
Foto: Agus Suparto/Setpres RI: Presiden Joko Widodo di lokasi IKN
Jakarta -

Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal menjadi Ketua Dewan Pengarah Otorita Ibu Kota Negara (IKN). Hal itu disampaikan Staf Ahli Hubungan Kelembagaan Bappenas sekaligus Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Hukum dan Kelembagaan Pemindahan IKN Kementerian PPN/Bappenas Diani Sadiawati.

"Sementara ini yang kami coba rumuskan ketuanya adalah Presiden," kata dia dalam Konsultasi Publik II Rancangan Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN, Sabtu (9/4/2022).

Selanjutnya di bawah Jokowi ada ketua pelaksana, yaitu menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional, dalam hal ini Menteri PPN/Kepala Bappenas.

Sedangkan anggotanya terdiri dari Menteri Koordinator Bidang Pereknomian, Menteri Koordinator Martim dan Investasi, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Selanjutnya ada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara (Menteri Keuangan), menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi (Menpan-RB), dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
dalam negeri (Menteri Dalam Negeri).

"Esensi dari dewan pengarah ini sekali lagi bukan dalam rangka melakukan intervensi dari tugas-tugas Otorita Ibu Kota Nusantara," jelas Diani.

Jadi adanya dewan pengarah ini, lanjut dia sebenarnya ditujukan untuk memastikan bahwa kolaborasi antar pemangku kepentingan dapat didukung oleh dewan pengarah karena mereka ada di tingkat pusat.

Dewan pengarah juga dapat mensinergikan apa yang dilaksanakan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara dengan perencanaan pada tingkat pusat.

"Nah ini semata-mata sebenarnya juga untuk memperlancar dari tugas Otorita Ibu Kota Nusantara," tambah Diani.

(toy/hns)