Dewan Adat Dayak mempertanyakan nasib masyarakat adat yang selama ini telah menetap di wilayah yang sekarang ditetapkan sebagai Ibu Kota Nusantara (IKN). Apakah mereka akan direlokasi?
Pertanyaan dari Ketua Dewan Adat Dayak Kabupaten Penajam Paser Utara, Helena, itu dibacakan Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Rawanda Wandy Tuturoong dalam Konsultasi Publik II Rancangan Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN.
"Terkait relokasi, sebaiknya tidak direlokasi masyarakat adat, masyarakat setempat. Lalu kalaupun ada relokasi dari KIPP (Kawasan Inti Pusat Pemerintahan) agar dibuatkan rumah/lahan, lalu ada tunjangan kehidupan," kata Rawanda menyampaikan pertanyaan Helena.
Menanggapi pernyataan tersebut Direktur Jenderal Tata Ruang Kementerian ATR/BPN, Abdul Kamarzuki, mengatakan rencana relokasi seperti transmigrasi lokal pernah disampaikan beberapa kali oleh Menteri ATR/Kepala BPN. Hal itu memungkinkan, apalagi pemerintah sudah membentuk Bank Tanah.
"Baru saja pemerintah memiliki apa yang dinamakan dengan Bank Tanah, dan kita sudah juga punya sebagian tanah di wilayah Penajam Paser Utara di sebelah selatannya daripada IKN ini dan tidak begitu jauh dari KIPP. Nanti mungkin itu bisa juga," ujarnya.
Hal itu, lanjut dia, tentunya perlu melalui Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah (IP4T).
"Jadi perlu diinventarisasi ulang pemilikan, penguasaan tanah di masyarakat yang ada yang nanti diperlukan, jika diperlukan relokasi dan lain lain atau penggantian," tambah Abdul.
