Pemerintah diminta fokus untuk menjaga ekonomi masyarakat di tengah gelombang kenaikan harga yang sedang terjadi. Bantuan dan subsidi mesti tetap digeber untuk menjaga daya beli masyarakat.
Namun, di sisi lain hal semacam itu juga membebani keuangan negara. Bagaimana mengakalinya?
Menurut Peneliti Indef Eisha Maghfiruha Rachbini agar APBN tidak ikut jebol, pemerintah harus menyusun prioritas pengeluaran. Artinya, banyak pengeluaran yang harus ditahan agar pemerintah tetap bisa menjaga ekonomi masyarakat tidak tertekan.
Salah satu pengeluaran yang mesti ditahan dulu, menurut Eisha adalah anggaran untuk membangun ibu kota negara (IKN) baru. Urgensinya, saat ini adalah menjaga daya beli masyarakat dengan mengendalikan inflasi.
"Pengeluaran lain harus dikendalikan. Misalnya, yang tidak prioritas harus ditahan, misal pembangunan IKN. Yang harus jadi prioritas adalah menjaga pemulihan dan pertumbuhan ekonomi, dan juga menjaga inflasi tahun ini," ungkap Eisha dalam diskusi virtual Indef, Kamis (14/4/2022).
Eisha juga menyinggung saat ini pemerintah pun sedang mengalami keuntungan besar di tengah kenaikan harga komoditas global. Penghasilan ekspor Indonesia mengalami peningkatan.
Kelebihan dan keuntungan tersebut seharusnya bisa dijadikan kompensasi untuk menjaga ekonomi masyarakat di tengah kenaikan harga yang terjadi dan tak terhindarkan.
"Dari sisi budget APBN ini ada peningkatan harga komoditas ekspor. Ini berdampak ke neraca perdagangan komoditas kita. Kita ketumpahan harga dari pasar global," jelas Eisha.
Seperti diketahui, kenaikan harga beberapa komoditas telah terjadi di Indonesia. Paling terasa adalah kenaikan harga minyak goreng di tengah masyarakat. Bahkan, pemerintah sampai harus terjun memberikan BLT minyak goreng kepada masyarakat miskin.
Di sisi lain, komoditas energi sudah mulai mengalami kenaikan. BBM dan gas LPG non subsidi sudah mengalami kenaikan.
Tidak berhenti di situ, wacana kenaikan harga komoditas energi subsidi pun mulai disuarakan pemerintah. Mulai dari BBM Pertalite, Elpiji 3 kg, hingga tarif listrik.
Simak Video "Pemerintah Jawab Urgensi Pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan"
[Gambas:Video 20detik]
(hal/zlf)
