Lokasi Rumah Subsidi Kejauhan, Niat Hemat Malah Bikin Ongkos Berat

Kholida Qothrunnada - detikFinance
Minggu, 17 Apr 2022 19:00 WIB
Bank Tabungan Negara (BTN) kembali dipercaya untuk menjadi pemimpin penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) 2020.
ilustrasi rumah flpp
Jakarta -

Lokasi rumah subsidi yang disalurkan lewat fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) saat ini makin lama justru tambah jauh. Hal itulah yang tengah menjadi persoalan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang selama ini menjadi sasaran penerima program perumahan tersebut.

Masyarakat MBR menganggap hal itu justru memberatkan. Jauhnya lokasi rumah flpp, justru membuat mereka mengalami kerugian dalam segi ongkos transport misalnya.

"Nah ujung-ujungnya apa, yang tadinya kita menyediakan rumah biar lebih produktif, berkembang biak, membentuk keluarga. Akhirnya tadi, ada biasanya juga yang mana waktunya ternyata habis di jalan. Dia di rumah tidak produktif, di kantor nggak produktif waktu untuk menghabiskan bersama keluarga kan makin sedikit," kata Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR Herry Trisaputra Zuna kepada detikcom, Minggu (14/4/2022).

Herry mengakui, dengan situasi saat ini, memang sulit melakukan penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang lokasinya dekat dengan tempat kerja mereka.

Salah satu penyebabnya adalah faktor pembentukan harga rumah FLPP, agar sesuai dengan ketentuan pemerintah.

"Itu kan pertama melihat fakta. Makin lama makin jauh, karena pembentuk harga rumah itu ada biaya konstruksi, ada harga tanah dan harga lain-lain, izin juga,"

Harga tanah dekat pusat kota yang naik terlalu tinggi, membuat para pengembang rumah subsidi menghindari kawasan tersebut.

"Harga tanahnya ini, nggak naiknya apa auto bisa going concern niatnya beli tanah di sini, harganya akan naik. Akhirnya makin lama makin jauh dan seterusnya," jelas Herry.

Hal itu membuat pengembang rumah subsidi, lebih memilih lokasi yang harga tanahnya lebih murah. Konsekuensinya, lokasi rumah FLPP yang dibangun jadi jauh dari pusat ekonomi.

Namun diakui Herry, pemerintah tidak tinggal diam. Pihaknya saat ini sedang merumuskan aturan dan kebijakan baru agar penyediaan rumah subsidi bukan hanya terjangkau, namun juga dekat dengan tempat kerja. Setidaknya dekat dengan akses transportasi.

"Apa nih yang harus kita berikan, yang sebenarnya nggak sepenuhnya bisa dilepas. Kalau dilepas ya jadinya bisnis banget, padahal di titik ini juga kita harus ada alternatif action juga. Gimana nih, ada keberpihakan, jadi jangan dilepas. Pokoknya dia mampu beli, padahal kita bisa melakukan intervensi. Dengan tetap intervensi uang subsidi tadi, cuma diarahkan," ungkapnya.

"Yang subsidi, misalnya kita prioritaskan untuk vertikal, untuk ngatasin tanah. Bayangkan kan, kalau dia satuan kan dapat satu unit, tapi kalau dia bisa 4 lantai, bisa 4 lantai luasan yang sama," sambung Harry.

(dna/dna)