.webp)
Japan International Cooperation Agency (JICA) melakukan studi mendalam soal pembangunan ibu kota negara (IKN) baru di Kalimantan Timur. JICA menemukan beberapa tantangan besar dalam membangun ibu kota yang akan diberi nama Nusantara tersebut.
Hal ini dipaparkan konsultan JICA dalam pertemuan dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono di kantor Kementerian PUPR. Basuki sendiri menekankan pemerintah akan memperhatikan jaminan mutu dalam pembangunan IKN Nusantara.
"Sesuai arahan Bapak Presiden Joko Widodo, terdapat dua goal dalam pembangunan IKN, yaitu jaminan mutu dan estetika. Kami ingin dalam proses pembangunan IKN kelestarian lingkungan tetap dijaga," kata Basuki dalam keterangannya, Kamis (14/7/2022).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Tantangan yang pertama adalah diperlukan integrasi berdasarkan kondisi dasar di mana semua desain dan pembangunan harus berdasarkan kondisi topografi dan geologi saat ini. Kemudian, land grading dan semua rencana infrastruktur harus merujuk ke rencana drainase untuk mencegah bencana banjir.
Kedua, diperlukan koordinasi infrastruktur bawah tanah. Salah satunya adalah pengamanan luasan ruang bebas/right-of-way (ROW) terutama untuk lubang got dan struktur yang lebih besar seperti pompa pengangkat saluran pembuangan.
Ketiga, perlu disiapkan ruang untuk menjamin aksesibilitas perluasan di masa depan. Salah satunya adalah kebutuhan lahan untuk layanan transportasi umum seperti halte dan utilitas jalan seperti lampu dan CCTV. Kemudian yang keempat adalah jaminan mutu konstruksi.
Dari hasil temuan JICA, Basuki menyoroti poin ke dua soal pengaturan drainase dan saluran pembuangan di IKN. Menurut, sampai saat ini pemerintah masih memikirkan soal siapa yang ditunjuk bertanggung jawab pada drainase di IKN.
"Kita akan bergantung betul dengan rencana drainase untuk mencegah banjir. Untuk itu berkali-kali saya tanya siapa yang akan bertanggung jawab dengan drainase IKN, karena ini sangat penting," ujar Basuki.
Lihat juga video 'Jokowi Minta Polri Kawal Pembangunan IKN hingga Pemilu 2024':
