Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) telah di depan mata. Pemerintah pun menyiapkan anggaran triliunan untuk membangun IKN tersebut.
Pada tahun ini, anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bakal menjadi Rp 116,37 triliun, naik dari sebelumnya Rp 100,59 triliun. Tambahan anggaran itu di antaranya sebanyak Rp 5,10 triliun untuk pembangunan IKN.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono merinci, sebanyak Rp 110 miliar untuk Direktorat Jenderal (Ditjen) Sumber Daya Air (SDA) untuk pengendalian banjir DAS Sanggai, Bendungan Sepaku Semoi, Embung KIPP, Intake Sungai Sepaku, penyediaan air baku dan Persermaian Mentawir.
Kemudian, Rp 2,11 triliun untuk Ditjen Bina Marga yang diperuntukkan antara lain untuk pembangunan jalan kerja/logistik IKN, pembangunan jalan di dalam KIPP, preservasi jalan logistik IKN, hingga pembangunan jalan bebas hambatan.
Untuk Ditjen Cipta Karya dialokasikan Rp 2,36 triliun untuk pembangunan Istana Presiden, Istana Wakil Presiden, 4 blok Kemenko, Kemensetneg, bangunan gedung dan kawasan kantor K/L, Kementerian PUPR, masjid negara, dan lain-lain. Kementerian PUPR juga mengalokasikan Rp 48 miliar untuk Ditjen Perumahan untuk rumah dinas dan hunian pekerja konstruksi.
"Jadi nanti para kontraktor pekerjanya kita tempatkan di tower-tower rusun yang kita bangun. Jadi tidak lagi ada membuat rumah-rumah, bedeng-bedeng di sekitar pekerja sehingga menjadi kumuh," terang Basuki dalam rapat kerja di Komisi V, Jakarta, Kamis (25/8/2022).
Terakhir, untuk Ditjen Bina Konstruksi dialokasikan Rp 40 miliar untuk manajemen pengadaan barang dan jasa UKPBJ, honorarium pokja khusus PBJ, pembinaan tenaga kerja konstruksi di IKN.
"Besok pagi, Sabtu kami membuka pelatihan untuk warga di Penajam Paser sebanyak 1.500 dilakukan pelatihan untuk menjadi tenaga konstruksi," ujarnya.
Lebih lanjut, Basuki mengatakan, percepatan proses pengadaan barang dan jasa paket kegiatan IKN akan dilakukan untuk mendorong realisasi anggaran Kementerian PUPR tahun ini. Adapun realisasi anggaran Kementerian PUPR hingga 23 Agustus 2022sebesar Rp 47,79 triliun atau 41,07% dari pagu anggaran 2022 sebesar Rp 116,37 triliun.
"IKN ini dari 20 paket kegiatan konstruksi dan sekitar 30 paket pekerjaan software, hari Senin besok akan ada penandatanganan kontrak, untuk 5 kegiatan konstruksi dan beberapa kontrak untuk software," kata Basuki.
"Dimulai hari Senin besok kita mulai penandatanganan kontrak, kemudian tanggal 5 September, jadi berurutan sehingga tahun 2022 ini akan segera kita mulai pembangunan IKN," tambahnya.
Selain itu, pihaknya akan mempercepat penyelesaian administrasi dan revisi anggaran. Untuk IKN, Kementerian PUPR mengalokasikan tambahan anggaran sebesar Rp 5,10 triliun. "Untuk revisi anggaran IKN sudah selesai semuanya sehingga kami bisa menandatangani kontraknya," ujarnya.
(acd/ara)
