ADVERTISEMENT

RI Butuh 800 Ribu Rumah Baru per Tahun, Ini PR Pemerintah

Sylke Febrina Laucereno - detikFinance
Kamis, 22 Sep 2022 07:41 WIB
Rumah Murah
Rumah murah/Foto: Dok. PUPR
Jakarta -

Persoalan industri properti di Indonesia masih berkutat di masalah backlog alias kurang pasok perumahan. Pemerintah dinilai punya banyak pekerjaan rumah untuk mengatasi hal ini.

Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Tahun 2020, angka backlog kepemilikan perumahan mencapai 12,75 juta. Jumlah itu belum termasuk penambahan kebutuhan rumah untuk keluarga baru yang diperkirakan mencapai 800 ribu unit per tahun.

Salah satu persoalan yang menyeruak adalah mengenai beberapa hambatan perizinan seperti aturan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sebagai pengganti Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan penetapan Lahan Sawah Dilindungi (LSD).

Menurut Ketua Umum Konsorsium Nasional Perumahan Rakyat (Kornas-Pera) Muhammad Joni mengatakan, pemerintah perlu segera menyelesaikan hambatan dan jalan terjal yang masih terjadi dalam penyediaan rumah khususnya untuk MBR. Berbagai kendala yang masih terjadi seperti PBG, LSD, kuota dan harga rumah subsidi bisa terjadi karena kebijakan yang tidak sinkron. Dia meminta ada target waktu untuk penyelesaian hambatan dalam penyediaan perumahan tersebut.

"Segera bereskan terutama PBG dan LSD ini. Kita akan terus monitor. Jangan ada hambatan dalam penyediaan perumahan, karena perumahan ini tanggungjawab pemerintah. Justru kita melihat pemerintah kerap kali ugal-ugalan dalam membuat kebijakan perumahan. Khusus persoalan LSD, harus diselesaikan tanpa merugikan apalagi merenggut hak-hak orang lain, mengingat ada 175 surat complain terkait verifikasi lapangan LSD," ujar Joni pada Diskusi Forwapera bertajuk "Jalan Terjal Penyediaan Perumahan di Indonesia" yang diadakan Selasa (20/9/2022).

Selain itu, dia juga menyoroti teknis verifikasi lapangan sepihak oleh pemerintah pusat. Dia berharap, verifikasi lapangan untuk program perumahan rakyat harus banyak melibatkan pihak lain seperti asosiasi pengembang atau LSM.

"Keputusan penerapan hasil verifikasi LSD juga tidak bisa begitu saja meniadakan atau mengabaikan Perda RTRW/RDTR yang merupakan produk hukum sah dari prosedur legislasi eksekutif dan legislatif daerah," ujar Joni.

Pengamat Perumahan Anton Sitorus menekankan bahwa masalah perumahan adalah hal fundamental dan kebutuhan asasi manusia. Namun sayang, apa yang pemerintah lakukan selama ini dalam penyediaan perumahan masih jauh dari harapan. Begitu banyak masalah klasik yang terus muncul terutama dalam hal perizinan seperti PBG dan LSD.

"Kita di sektor perumahan ini terus diselimuti masalah-masalah yang terus berulang terutama dalam hal perizinan. Hanya namanya saja yang berbeda. Seperti PBG dan LSD ini adalah soal klasik dalam versi terbaru. Ini suatu hambatan yang mungkin memang sengaja dibuat untuk mempersulit saja," ungkap Anton.



Simak Video "Pemprov DKI Ubah Nama Rumah Sakit Jadi 'Rumah Sehat untuk Jakarta'"
[Gambas:Video 20detik]

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT