.webp)
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto menyinggung soal reforma agraria. Menurut Hadi tujuan reforma agraria ada tiga. Pertama, menata kembali struktur penugasan kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan lahan yang lebih berkeadilan.
Kedua, menyelesaikan konflik agraria, dan ketiga menyejahterakan rakyat.
Reforma agraria bisa memberi peluang kepada masyarakat untuk mengoptimalkan lahan yang ada. Ini penting demi menghadapi tahun 2023 yang penuh ketidakpastian.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kemarin rapat terbatas (rapat) presiden menyampaikan poin pentingnya adalah, kondisi global mengalami ketidakpastian karena baru COVID dan perang, konflik di Ukraina yang belum ada ujungnya. Kemungkinan terjadi perang nuklir. Efeknya apa? Krisis ekonomi dan krisis pangan. Kapan melanda? Estimasi tahun 2023," ungkapnya dalam seminar virtual kolaborasi dengan UGM, Sabtu (25/10/2022).
Terkait hal ini, Hadi langsung ambil aksi dan menghubungi Kantor Wilayah (kanwil) untuk koordinasi dengan gubernur wilayah. Ia mengatakan akan mengoptimalkan gugus tugas reforma agraria dan mencari lahan prioritas untuk diredistribusi ke masyarakat.
"Yang akan jadi percontohan, kami sudah berbicara dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk redistribusi tanah-tanah ini kepada masyarakat. Sehingga masyarakat bisa melakukan aktivitas, bertani, menghasilkan produk melimpah, tentunya ketahanan pangan bisa tercapai," imbuhnya.
Dengan demikian, saat terjadi krisis pangan maka Indonesia bisa menanggulanginya. Masyarakat tidak akan merasakan karena tersedianya lahan luas dan tanaman yang menghasilkan.
Sebagai informasi, reforma agraria menjadi salah satu janji pemerintah Joko Widodo (Jokowi). Ada 9 juta hektar lahan yang dijanjikan akan diredistribusi ke masyarakat, meskipun realisasinya belum sebanyak itu.
