Seberapa Ampuh Rayuan Jokowi Pincut Investor Masuk IKN?

ADVERTISEMENT

Seberapa Ampuh Rayuan Jokowi Pincut Investor Masuk IKN?

Ilyas Fadilah - detikFinance
Senin, 24 Okt 2022 20:00 WIB
Presiden Joko Widodo duduk di depan tenda usai memimpin seremoni ritual Kendi Nusantara di titik nol Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Senin (14/3/2022). Presiden Jokowi bersama lima gubernur di Pulau Kalimantan akan bermalam di lokasi titik nol IKN Nusantara. ANTARA FOTO/HO/Setpres-Agus Suparto/aww.
Presiden Joko Widodo saat camping di titik nol IKN Nusantara (Foto: ANTARA FOTO/Setpres-Agus Suparto)
Jakarta -

Pemerintah menggelar karpet merah kepada investor yang akan masuk ke IKN. Sederet kemudahan diberikan, termasuk kepastian hukum hingga insentif berupa pemotongan pajak.

Beberapa insentif yang ditawarkan antara lain tax holiday hingga 30 tahun dan super tax deduction 350%. Namun, apakah strategi ini ampuh menarik swasta investasi di IKN?

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Tauhid Ahmad mengatakan, yang dibutuhkan investor saat ini adalah kepastian. Bukan hanya insentif saja yang diberikan, namun harus dibarengi dengan kepastian pangsa pasar di IKN.

"Nggak cukup (insentif saja), karena bedanya sedikit. Bedanya nggak jauh sama tempat lain, tawarannya. Mereka sudah hitung. Kalau beda sedikit sementara cost-nya lebih tinggi karena market-nya terbatas, ya nggak nutup," katanya saat dihubungi detikcom, Senin (24/10/2022).

Tauhid menambahkan, kepastian pasar ini harus tidak sebatas Aparatur Sipil Negara (ASN) atau PNS yang akan diboyong ke IKN. Apalagi PNS yang pertama menghuni IKN adalah PNS muda atau milenial yang pengeluarannya terbatas.

"Dan kepastian market itu bukan hanya dari ASN yang jumlahnya sedikit. Apalagi PNS baru, kan PNS baru kan spendingnya kecil. Orang-orang muda baru pindah ke situ. Uangnya nggak habis buat spending banyak, kecuali (PNS) yang sudah lama, spending moneynya gede," katanya menambahkan.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Segara Institute Piter Abdullah menyebut jika IKN memang tidak didesain seramai Jakarta. Sehingga harus ada pembanding pasti terkait isu IKN akan sepi. Tapi ia yakin IKN tetap menarik buat investor.

Meskipun, Piter menilai promosi dan sederet insentif yang ditawarkan justru menunjukkan pemerintah tidak percaya diri. Hal tersebut malah menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap IKN.

"Saya menyayangkan kenapa pemerintah seperti tidak pede dengan IKN. Dengan pak Jokowi tampil ya bagus, menyampaikan semua informasi terkait IKN. Tetapi membujuk, memberikan begitu banyak kemudahan, memberikan begitu banyak insentif, tanda kutip seperti 'menjual murah' IKN, itu justru menurunkan kepercayaan masyarakat kepada IKN," jelasnya.

Piter menyarankan pemerintah tidak perlu terlalu membujuk investor atau terlalu banyak memberi insentif. Yang terpenting, pemerintah harus konsisten mengerjakan proyek IKN sesuai jadwal.

Sementara itu, Koordinator Tim Informasi dan Komunikasi, Tim Transisi Badan Otorita IKN, Sidik Pramono meyakinkan jika IKN sangat menarik bagi investor. Apalagi IKN ditargetkan punya populasi 1,9 juta orang pada 2045.

"Ini kan proyek berkelanjutan, jelas konsepnya, visinya jelas, rincian masterplannya jelas. Dan ini sudah sesuai on track. Dengan kesesuaian tadi, faktanya banyak potensial investor buat IKN," katanya kepada detikcom.

Menurutnya, konsep berkelanjutan ini ditetapkan untuk kebutuhan masa depan. Konsep IKN bakal menjadi identitas bangsa Indonesia sekaligus salah satu pusat pertumbuhan ekonomi.

"Nanti kan di sana ada pengembangannya ada di sana, ada klaster-klaster ekonomi, ada zona-zona yang sudah disiapkan, termasuk untuk kegiatan ekonomi, tourism. Kota ini langkap," tegasnya.

(das/das)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT