.webp)
Dalam catatan detikcom, rumah dinas memang jadi salah satu fasilitas bagi para abdi negara yang ikut pindah ke ibu kota negara (IKN) baru. Ada dua jenis rumah dinas yang disiapkan, yaitu rumah susun alias rusun dan rumah tapak.
Nah semua aparatur sipil negara dengan jabatan tinggi, seperti pejabat kepala kementerian/lembaga hingga seorang menteri bakal mendapatkan fasilitas berupa rumah tapak. Sisanya bakal mendapat rumah susun.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Bagi PNS dengan jabatan hingga Eselon II akan mendapatkan fasilitas hunian rumah susun. Rinciannya, untuk jabatan fungsional akan mendapatkan rumah susun dengan luas 98 meter persegi, untuk jabatan Eselon III mendapatkan fasilitas seluas 190 meter persegi, dan untuk jabatan Eselon II mendapatkan fasilitas rumah dinas seluas 290 meter persegi.
Untuk jabatan tertinggi mulai dari Eselon I hingga menteri atau kepala lembaga akan mendapatkan rumah dinas berbentuk rumah tapak. Rinciannya, untuk eselon I mendapatkan rumah dinas seluas 390 meter persegi, pejabat negara mendapatkan rumah seluas 490 meter persegi, dan setingkat menteri atau kepala lembaga mendapatkan rumah seluas 580 meter perseg
Penduduk IKN 200 Ribu Orang
Bambang juga mengatakan pemerintah menargetkan IKN memiliki penduduk sebanyak 200 ribuan orang di tahun 2024. Sudah termasuk pegawai negeri, pekerja di IKN, hingga warga lokal.
"Kira kira 200 ribuan nanti penduduknya ya, penduduknya di 2024 kira kira 200 ribuan. Itu termasuk dari penduduk lokal, pekerja, dan pendatang lagi. Itu semua," ujar Bambang.
Soal pengembangan kawasan komersial, Bambang menjamin bakal ada pasar di IKN yang menarik dan bisa dikembangkan oleh pengembang-pengembang swasta.
"Pokoknya kita cari angka yang cukup menarik untuk swasta untuk juga pertimbangkan itu ada daya belinya," tutup Bambang.
(hal/dna)
