'Karpet Merah' HGB buat Investor di IKN, Bahlil: Harus Tawarkan yang Menarik

ADVERTISEMENT

'Karpet Merah' HGB buat Investor di IKN, Bahlil: Harus Tawarkan yang Menarik

Aulia Damayanti - detikFinance
Jumat, 02 Des 2022 20:30 WIB
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia menyampaikan keterangan pers terkait pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP), Hak Guna Usaha (HGU), dan Hak Guna Bangunan (HGB) terhadap sejumlah perusahaan di Kantor BKPM, Jakarta, Jumat (7/1/2022). Pemerintah pada Senin (10/1/2022) akan mencabut 2.078 izin usaha tambang batu bara yang sudah diberikan kepada para pengusaha karena para pelaku usaha tersebut tidak pernah memanfaatkan IUP serta tidak pernah menyampaikan rencana kerja kepada pemerintah pemerintah. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/rwa.
Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia/Foto: ANTARA FOTO/GALIH PRADIPTA
Jakarta -

Pemerintah mengusulkan Undang-Undang Ibu Kota Negara (UU IKN) Nusantara direvisi. Salah satu yang akan diubah adalah sektor pertanahan di mana Hak Guna Bangunan (HGB) bisa diberikan kepada investor sampai 160 tahun.

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan kebijakan itu bukan berarti pemerintah mengemis demi investor masuk ke IKN baru. Melainkan aturan dibuat sebagai pemanis (sweetener).

"Ini bukan persoalan ngemis atau tidak ngemis. Jadi kan kita harus menawarkan sesuatu yang menarik bagi investor. Nah menarik itu salah satu di antaranya adalah sweetener yang mungkin terkait dengan jangka waktu kepemilikan lahan," kata Bahlil kepada wartawan usai acara Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin Indonesia di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Jumat (2/12/2022).

Bahlil menyebut baik HGB maupun HGU (Hak Guna Usaha) yang diberikan sampai ratusan tahun juga sudah berlaku di negara-negara lain. Hal itu sebagai strategi pemerintah agar investor mau tanam modal di IKN.

"Dulu kan di Singapura HGU-nya juga sampai 100 tahun lebih. Ini kan kota baru, beda kita memarketing wilayah yang sudah berkembang dengan yang belum berkembang. Jadi kita harus mempunyai startegi khusus yang kemudian investor mau tanam modal di IKN," tuturnya.

Bahlil menegaskan bukan berarti saat ini belum ada investor yang masuk di IKN. Investor yang sudah menyatakan komitmennya disebut ada Uni Emirat Arab (UEA), China, dan beberapa negara Eropa.

"Angka pasti tidak boleh disampaikan secara pasti, tetapi kurang lebih Rp 200 triliun-Rp 300 triliun udah masuk, ini sudah komitmen dan sebagian udah berjalan. Lainnya lagi ditunggu perkembangannya, sudah ada tapi saya nggak boleh ngomong angka yang kalau belum saya teken," bebernya.

Terkait batas pasti perizinan HGB dan HGU di IKN, Bahlil menyebut sedang dibahas di bawah wewenang Menteri PPN/Kepala Bappenas. "Kami hanya berbicara kebijakan umum, tetapi detailnya itu Pak Suharso yang ngerti," tutur Bahlil.

(ada/hns)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT