Krisis, Negara Asia Selatan Ini Dikabarkan Mau Jual Gedung Kedubes

Krisis, Negara Asia Selatan Ini Dikabarkan Mau Jual Gedung Kedubes

Almadinah Putri Brilian - detikFinance
Selasa, 20 Des 2022 19:00 WIB
Aksi unjuk rasa digelar massa pendukung mantan Perdana Menteri Imran Khan di Pakistan. Aksi unjuk rasa itu berujung bentrok antara demonstran dengan polisi.
Demonstrasi besar di Pakistan/Foto: Reuters
Jakarta -

Pemerintah Pakistan dikabarkan menjual salah satu propertinya di Washington DC, Amerika Serikat, yaitu gedung Kedutaan Besar (Kedubes). Kementerian Luar Negeri telah menyetujui kedutaan Pakistan di Washington untuk menjual gedung lamanya, yang terbengkalai selama 15 tahun terakhir.

Bangunan tersebut bernilai US$ 5 juta-US$ 6 juta. Dilansir dari ARY, Selasa (20/12/2022) bangunan tersebut dijual karena situasi ekonomi 'krisis' Pakistan.

Kondisi ekonomi Pakistan masih dalam keadaan kritis dan berbagai indikator ekonomi mengisyaratkan situasinya dapat memburuk. Beberapa di antaranya kekurangan pangan, menipisnya energi dan cadangan devisa yang menipis.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Meski akan mengalami krisis energi, Menteri Luar Negeri Pakistan Bilawal Bhutto mengatakan tidak akan menerima minyak atau gas dari Rusia. Menurut laporan Islam Khabar, keputusan tersebut tidak hanya untuk menenangkan hati Amerika Serikat saja tetapi juga karena merosotnya ekonomi Pakistan. Pembelian sebesar itu akan membutuhkan arus kas keluar yang besar.

Pasalnya, Rusia juga butuh uang tunai karena sedang berlangsung perang dengan Ukraina. Dari laporan surat kabar Dawn, cadangan bank sentral Pakistan turun dari US$ 15 miliar menjadi US$ 6,7 miliar. Adanya insiden ini akan mengakibatkan gagal bayar pinjaman luar negeri. Dan sisa cadangan yang ada mungkin hanya cukup untuk menutupi impor selama 1 bulan.

Bersambung ke halaman berikutnya, langsung klik

Belum lagi akibat banjir parah yang dialaminya pada September lalu juga ikut memperburuk keadaan ekonomi Pakistan. Dalam catatan detikcom, kerugiannya ditaksir hingga US$ 40 miliar dengan sektor pertanian yang mengalami kerusakan terparah.

Seperti yang diketahui, pertanian Pakistan telah lama berada di dalam kondisi krisis. Kebijakan pemerintah yang buruk, kurangnya investasi, dan otomatisasi yang rendah menyebabkan penurunan hasil panen, penurunan pendapatan pertanian, dan terjadi kemiskinan di pedesaan.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan organisasi internasional lainnya telah melakukan penggalangan dana untuk memberikan bantuan akibat banjir yang melanda Pakistan. Donasi tersebut akan berakhir pada Januari 2023 mendatang, namun hanya sepertiga dari kebutuhan Pakistan yang terpenuhi.

"PBB telah meminta US$ 816 juta tetapi LSM PBB hanya menerima US$ 262 juta sebagai bantuan internasional," menurut Islam Khabar, dikutip dari business-standard, Selasa (20/12/2022).

Keadaan di sektor industri juga sedang dalam keadaan krisis. Menurut laporan Biro Statistik Pakistan (PBS) sektor manufaktur mengalami penurunan 7,75% yang meliputi industri tekstil dan mobil.

Sementara itu, diketahui Pakistan juga meminta bantuan finansial ke negara Teluk Arab. Dilansir dari Dawn, Riyadh akan memberikan bantuan finansial sebesar US$ 1 miliar untuk Pakistan dan pemerintah Qatar akan memberikan bantuan US$ 3 miliar.


Hide Ads