Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menargetkan apartemen untuk aparatur sipil negara (ASN) selesai pada 2024. Sementara pembangunannya akan dimulai Juni dan Juli 2023 ini.
"Kalau dalam jadwalnya selesai Januari 2024. Juni-Juli harus sudah mulai bekerja," ujar Buski di Jakarta, Senin (30/1/2023).
Rencananya akan ada 47 tower yang akan dibangun menggunakan APBN. Selain ASN, apartemen itu juga untuk TNI dan Polri.
"Rumah ASN, TNI, dan Polri. Sudah diputuskan 47 tower yang akan segera dibangun untuk sekitar 16.900, ASN 11.000, TNI Polri 5.000," lanjutnya.
Dana pembangunan apartemen itu nilainya mencapai Rp 9,4 triliun dari APBN. Basuki menyebut, tidak hanya bentuk apartemen, nantinya tempat tinggal ASN juga akan ada yang berbentuk rumah tapak.
"Kira-kira iya (apartemen). Ada yang tapak juga," tuturnya.
Ia juga menjelaskan alasan bentuk tower untuk hunian ASN karena agar tidak banyak merusak lingkungan. "Kalau dia nggak tower, dia makin menyebar. Ini supaya tidak merusak terlalu banyak, memotong hutan," tutupnya.
Sebagai informasi, sebelumnya Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN, Danis Hidayat Sumadilaga menyebut Kementerian PUPR berencana membangun 47 tower rumah susun dengan nilai Rp 9,4 triliun. Bangunan itu terdiri dari 31 tower untuk ASN di west residence, 9 tower untuk Paspampres, 4 tower untuk Polri, dan 3 tower BIN.
Hunian untuk ASN, juga akan dibangun dari pihak swasta yang akan membangun hunian ASN di antaranya PT Summarecon Agung Tbk (Summarecon), PT Risjadson Brunsfield Nusantara - CCFG Corp (Konsorsium Nusantara), dan Korea Land and Housing Corporation (KLHC).
Rencananya, hunian yang dibangun oleh tiga investor tersebut akan mampu menampung kurang lebih 14,500 ASN dan Hankam di 184 tower yang berada di beberapa area, yaitu Pusat Pelayanan WP1A-1, Pemerintahan Timur WP1A-1, Hunian TNI WP1A-1, dan WP1B Tahap 1.
Ketiga investor tersebut ditargetkan untuk menuntaskan pekerjaannya pada tahun 2024 dan sehingga dapat beroperasi pada bulan Agustus-Desember 2024.
Total nilai investasi dari ketiga investor tersebut adalah sekitar 41 triliun rupiah dengan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Berikut adalah rincian nilai investasinya, Summarecon sebesar Rp 1,67 triliun rupiah, Konsorsium Nusantara sebesar Rp 30,8 triliun rupiah dan KLHC sebesar 8,65 triliun rupiah.
Simak Video " Beres-beres PNS Pindah Ibu Kota Tahun Depan"
[Gambas:Video 20detik]
(ada/zlf)
